Toba, TRIBRATA TV
Kejaksaan Negeri Toba Samosir berhasil melaksanakan Restorative Justice (RJ) terhadap dua pekara tindak pidana umum, Senin (29/11/2021).
Perkara ini diekspose secara virtual bersama Jaksa Agung Muda Pidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Tobasa bersama Kepala Seksi Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum, di ruang video conference Kejari Tobasa.
Kedua perkara itu, kasus KDRT atas nama Minton Siagian dan kasus pencemaran nama baik atas nama tersangka Hotman Hutadjulu yang dikenakan pasal 310 ayat 2 KUHP.
Kajari Tobasa Baringin Pasaribu mengatakan, pada 2 perkara tersebut telah dilaksanakan RJ berdasarkan Perja No 15 tahun 2022 tentang penghentian penuntutan keadilan restoratif.
“Kami harapkan dengan penerapan RJ ini, perkara tersangka Minton.S dan saksi korban Restaria yang merupakan pasangan suami isteri dapat kembali membangun rumah tangganya. Sedang perkara Hotman Hutadjulu dengan korban Maruli Tua.T masih lingkup keluarga besar Ompu Gerald Tambunan yaitu dalam adat batak tersangka adalah pangkat boru atau menantu dari korban,” ujarnya.
Menurutnya penyelesaian perkara dengan RJ ini mendapat respon positif masyarakat. Karena menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami tersangka dengan korban.
“Diketahui permasalahan tersebut sudah berselisih selama kurang lebih 20 tahun,” ucap Baringin.
Ia menjelaskan pelaksanaan RJ di wilayah hukum Kabupaten Toba merupakan pertama kali dan akan mengedepankan RJ sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).
Dalam zoom meeting bersama Jaksa Agung Muda Tipidum, pimpinan menyetujui dua perkara tersebut dinyatakan dihentikan penuntutan karena telah memenuhi syarat RJ. Dengan penyelesaian ini, banyak manfaatnya untuk masyarakat pencari keadilan berdasarkan hati nurani.
Sementara Kasi Intel, Gilbeth mengatakan dengan selesainya kedua perkara itu aka dilanjutkan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dengan Nomor : S.TAP-1503/L.2.27/Eku.2/11/2021 dan SKP2 dengan Nomor : S.TAP-1504/L.2.27/Eku.2/11/2021.
Selanjutnya akan diberikan kepada tersangka dan korban.(Berlin Yebe/r)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
