Ambon, TRIBRATA TV
13 Januari 2026 —Inflasi Maluku pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,81 persen (month-to-month), tertinggi dalam enam bulan terakhir. Secara year-on-year, inflasi mencapai 3,58 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 110,82. Data ini menjadi alarm serius atas kegagalan Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerisa dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pengamat kebijakan publik W. Tomson menilai lonjakan inflasi tersebut mencerminkan lemahnya kepemimpinan ekonomi daerah.
“Inflasi setinggi ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah gagal melindungi daya beli masyarakat Maluku,” tegas W. Tomson.
Ia menyoroti komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Desember 2025, seperti bawang merah, ikan selar/kawalinya, serta tarif angkutan udara. Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan tidak adanya pengawasan harga yang efektif serta lemahnya pengendalian distribusi kebutuhan pokok.
“Kenaikan harga pangan dan transportasi adalah beban langsung masyarakat kecil. Jika pemerintah tidak mampu mengendalikan sektor ini, maka jelas ada masalah serius dalam tata kelola ekonomi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, kenaikan harga pada sembilan kelompok pengeluaran, khususnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik hingga 6,73 persen, dinilai sebagai bukti minimnya upaya konkret pemerintah dalam menjaga daya beli rakyat.
Publik Maluku pun mempertanyakan langkah nyata yang telah diambil Gubernur Maluku untuk merespons kondisi tersebut.
“Pertanyaannya sederhana: apa yang sudah dilakukan Gubernur Maluku? Apakah ada pertemuan serius dengan petani, pedagang, dan pelaku usaha? Apakah ada kebijakan nyata untuk memperkuat produksi pangan lokal dan menekan biaya distribusi?” kata Tomson.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi tindakan nyata dan terukur. Inflasi yang dibiarkan terus meningkat akan berdampak luas, bukan hanya pada kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pada akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat Maluku secara keseluruhan.
“Kepercayaan publik kepada Gubernur Hendrik Lewerisa adalah amanah besar. Jika inflasi dibiarkan dan rakyat terus menanggung beban, maka kepercayaan itu akan runtuh dengan sendirinya,” tegasnya.
Sebagai solusi, publik Maluku mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengambil langkah strategis, antara lain:
- meningkatkan produksi pangan lokal melalui dukungan nyata kepada petani,
- memperbaiki infrastruktur dan sistem logistik untuk menekan biaya distribusi,
- memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,
- meningkatkan pengawasan harga untuk mencegah spekulasi dan kenaikan tidak wajar,
- serta mengalokasikan anggaran secara serius untuk ketahanan pangan daerah.
“Tanpa langkah konkret dan keberanian mengambil kebijakan strategis, inflasi akan terus menghantui Maluku. Dan yang paling dirugikan adalah rakyat,” tutup W. Tomson. (M. Marasabessy)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
