Tapanuli Utara, TRIBRATA TV
Proyek revitalisasi di SMP Negeri 1 Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan nilai anggaran Rp3.599.300.000 yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Pendidikan Tahun 2026, menjadi perhatian warga.
Berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang beredar di masyarakat, para pekerja proyek disebut tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap, seperti helm keselamatan, sepatu kerja, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
Selain itu, warga juga mempertanyakan mekanisme pengelolaan proyek, termasuk proses pembelian material bangunan dan pengelolaan anggaran kegiatan. Menurut informasi yang diperoleh warga, pembelian material dan pengelolaan dana proyek diduga dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah. Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai peran Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan bendahara dalam pelaksanaan kegiatan.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan pengelolaan dana dan pengadaan material seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam struktur pelaksana kegiatan.
Selain aspek administrasi, masyarakat juga menyoroti kualitas pekerjaan konstruksi. Warga menduga terdapat ketidaksesuaian dalam pemasangan besi tulangan pada pekerjaan pondasi dan tiang cor. Mereka juga mempertanyakan kualitas agregat atau batu yang digunakan dalam pekerjaan pengecoran karena dinilai tampak kotor dan diduga tidak melalui proses pembersihan yang memadai sebelum digunakan.
Atas berbagai informasi dan dugaan tersebut, masyarakat meminta instansi terkait serta aparat pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan administrasi, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Hingga berita ini ditulis, pihak SMP Negeri 1 Simangumban maupun pihak pelaksana kegiatan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat.
Sesuai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur kewajiban penyelenggara pekerjaan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja. Dalam pekerjaan konstruksi, penggunaan APD merupakan salah satu kewajiban yang bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
Pengelolaan Bantuan Pemerintah dan P2SP
Pelaksanaan pembangunan sekolah yang bersumber dari bantuan pemerintah pada umumnya mengacu pada petunjuk teknis program yang mengatur tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, P2SP, bendahara, mekanisme pengadaan material, serta pelaporan keuangan. Pengelolaan dana diharapkan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pekerjaan konstruksi wajib dilaksanakan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, dan standar mutu yang ditetapkan dalam dokumen program. Penggunaan material yang tidak memenuhi standar berpotensi memengaruhi kekuatan dan umur bangunan. (Wahyu Hutabarat)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
