Yogyakarta,TRIBRATA.TV — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD DIY dan kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin (22/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan para pemangku kebijakan terkait berbagai isu nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat daerah.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu diwarnai dengan orasi, pembacaan pernyataan sikap, teatrikal, serta penampilan musik dan lagu-lagu perjuangan. Massa aksi juga mendesak anggota DPRD DIY untuk menemui peserta demonstrasi dan membuka ruang dialog secara langsung.
Koordinator aksi IMM Yogyakarta, Aksan Taqwin, menegaskan bahwa sejumlah kebijakan nasional saat ini memiliki dampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD DIY perlu turut mengawal serta mengevaluasi implementasi berbagai kebijakan tersebut.
“Kami mendesak seluruh fraksi DPRD DIY untuk keluar dan berdialog dengan massa aksi. Kami juga meminta adanya komitmen nyata dalam mengawal evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang kami nilai problematik dan berdampak langsung kepada rakyat,” ujar Aksan dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan massa, IMM Yogyakarta menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, mahasiswa meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai besarnya alokasi anggaran untuk kedua program tersebut berpotensi mengurangi porsi pembiayaan pada sektor lain yang dianggap lebih mendesak.
Kedua, IMM mendesak pemerintah melakukan reorientasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih berfokus pada sektor pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Massa aksi juga menekankan pentingnya pemenuhan amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen.
Ketiga, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai praktik militarisasi ruang sipil. Mereka meminta institusi TNI dan Polri menjalankan fungsi sesuai tugas pokok masing-masing demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.
Keempat, IMM mendorong reformasi ekonomi yang lebih berkeadilan. Dalam tuntutannya, mereka menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar, serta kondisi nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak pada daya beli masyarakat.
Kelima, massa aksi menuntut pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses penyusunan kebijakan. Mereka mengkritik sejumlah kebijakan yang dinilai muncul tanpa melibatkan kelompok masyarakat sipil secara memadai.
Sepanjang aksi berlangsung, peserta demonstrasi tampak membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sejumlah aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya kegiatan.
Hingga sore hari, aksi berlangsung tertib dan kondusif. Massa tetap bertahan di lokasi sembari menunggu respons dari pihak DPRD DIY terkait tuntutan yang mereka sampaikan.
IMM Yogyakarta menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka anggap berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan publik yang dinilai belum berpihak pada rakyat.(Dik.)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
