Jakarta, TRIBRATA TV
Proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, berakhir ricuh, Kamis (18/6/2026). Itu terjadi setelah massa simpatisan yang menolak eksekusi pengosongan tetap tidak mau bubar dan memilih bertahan di depan area Hotel Sultan.
Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama aparat Kepolisian dan TNI kemudian mencoba masuk area Hotel Sultan. Massa simpatisan lalu melakukan perlawanan, memukul aparat dengan kayu serta melempari dengan botol plastik. Situasi tidak kondusif, aparat Kepolisian akhirnya menyemprotkan air ke massa simpatisan.
Massa simpatisan akhirnya dapat dipukul mundur. Aparat dapat menguasai Hotel Sultan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan alasan eksekusi pengosongan Hotel Sultan karena ini merupakan aset negara sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana diputuskan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau eks Hotel Sultan.
“Semuanya akan menyaksikan pelaksanaan eksekusi. Jadi tanah eks Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games ke 4,” ungkap Bambang di lokasi.
Kemudian, Bambang menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menarik aset-aset pemerintah atau negara yang selama ini dikuasai pihak lain.
“Kita harus mengembalikan semua aset itu di bawah kontrol negara,” tegas dia.
Bambang juga menilai selama 50 tahun pengelolaan Hotel Sultan yang dikelola PT Indobuillco banyak kejanggalan. Menurutnya, PT Indobuildco sudah banyak mendapatkan hak istimewa.
“Selama 50 tahun aset ini digunakan Indobuildco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Indobuildco sudah punya privilege selama 50 tahun,” ujarnya.
Terakhir, Hotel Sultan merupakan aset strategis. Nantinya setelah dikelola negara akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
“Ini aset strategis dan Presiden menyampaikan nanti ketika dikembalikan ke negara aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tutupnya. (Red)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
