Ambon, TRIBRATA TV
Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan komitmen penuh Polda Maluku untuk melaksanakan proses seleksi penerimaan Bintara Brimob Tahun Anggaran 2026 secara bersih, transparan, objektif, dan bebas dari percaloan. Penegasan ini disampaikan saat memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Senin (17/11/2025).
Rapat ini turut dihadiri Wakapolda Maluku, Karo SDM, Dir Binmas, Dir Intelkam, Dansat Brimob, Kabid Propam, Kabid Humas, serta seluruh pejabat teknis yang terlibat dalam proses rekrutmen.
Kapolda: Tidak Boleh Lagi Ada Rekrutmen Kotor
Dalam arahannya, Kapolda secara tegas mengakui bahwa isu rekrutmen Polri merupakan perhatian besar masyarakat, terutama karena masih adanya stigma negatif terkait praktik transaksional, KKN, hingga jual beli kelulusan.
Kapolda tidak menutupi bahwa praktik tersebut memang pernah terjadi, bahkan saat ini Propam Polda Maluku sedang menangani tiga kasus penipuan rekrutmen yang melibatkan oknum anggota Polri yang menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi.
“Ini sangat menyedihkan. Dan saya tegaskan, dari pangkat terendah sampai tertinggi TIDAK BOLEH TERJADI LAGI,” ujar Kapolda.
Ia menambahkan bahwa rekrutmen kotor tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga mencederai kehormatan institusi Polri.
Kebijakan Strategis Kapolda: Wajib Dilaksanakan
Kapolda Maluku kemudian menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk memastikan seleksi Bintara Brimob 2026 berjalan bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
1. Sosialisasi Masif & Anti-Calo
- Sosialisasi harus diperkuat melalui Biro SDM, polres jajaran, hingga Bhabinkamtibmas.
- Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa seleksi Polri gratis, tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, dan tidak ada “orang dalam”.
- Manajemen media akan digencarkan melalui media massa, media online, platform digital hingga influencer untuk memperkuat branding rekrutmen bersih.
2. Transparansi Total di Setiap Tahapan
- Seluruh proses seperti Rikkes, Rikmin, dan CAT wajib diawasi ketat.
- Seluruh ruang CAT harus dipantau CCTV.
- Kode sistem hanya diketahui operator tertentu.
- Nilai dan penginputan data harus dapat diakses secara terbuka sebagai standar baru yang tidak dapat ditawar.
3. Prioritas untuk Putra-Putri Maluku
Kapolda menegaskan bahwa formasi besar untuk Bintara Brimob harus dimaksimalkan bagi putra-putri Maluku, terutama melalui jalur Bakomsus dan Rekpro.
4. Pengawasan Berlapis Termasuk dari Eksternal
Kapolda meminta pelibatan:
- Ombudsman
- Akademisi
- Tokoh masyarakat
- LSM
- Wartawan
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas rekrutmen Polri.
Wakapolda: Semua Aduan Harus Diproses Cepat
Wakapolda Maluku menambahkan bahwa setiap laporan masyarakat—termasuk pesan WhatsApp—yang memuat indikasi penyimpangan rekrutmen wajib langsung diteruskan ke Propam.
“Tidak boleh ada satu pun keluhan yang diabaikan. Semua laporan harus diproses cepat dan transparan,” tegas Wakapolda.
Tonggak Reformasi Rekrutmen di Polda Maluku
Di akhir rapat, Kapolda Maluku menegaskan bahwa seleksi Bintara Brimob 2026 harus menjadi titik awal pembenahan menyeluruh dalam sistem rekrutmen Polri, dengan menekankan:
- Pengawasan berlapis
- Keterlibatan publik
- Transparansi total
- Penegakan disiplin terhadap setiap penyimpangan
Langkah tegas ini menunjukkan bahwa Polda Maluku serius membangun sistem rekrutmen modern yang bersih dan dipercaya masyarakat.
“Rekrutmen adalah pintu masuk Polri.Jika pintunya bersih, maka generasi Polri yang lahir pun akan bersih,” tutup Kapolda. (M. Marasabessy)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
