Yogyakarta,TRIBRATA.TV – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menjadi perhatian pemerintah pusat dalam pengembangan tata kota berkelanjutan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (14/7/2026), untuk berdiskusi langsung dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenai konsep pembangunan kota yang tetap menjaga budaya dan lingkungan.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan, Kepala Bapperida DIY Danang Setiadi, serta Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni.
Fahri Hamzah mengatakan pengalaman DIY dalam membangun kota layak menjadi referensi nasional karena mampu menjaga keseimbangan antara modernisasi, kelestarian budaya, dan kualitas lingkungan.
“Masukan Sri Sultan tentang menata kota berdasarkan pengalaman nyata sangat menarik. Pengalaman DIY sangat kaya untuk menjadi inspirasi nasional,” kata Fahri usai pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, Fahri juga menyerahkan buku berjudul Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 yang memuat gagasan mengenai Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fahri, tantangan pembangunan perkotaan saat ini bukan hanya menyediakan hunian, tetapi juga memastikan kota tetap memiliki identitas, ruang hidup yang nyaman, serta mampu menjawab dampak urbanisasi yang terus meningkat.
Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa pembangunan kota tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam di seluruh daerah. Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakter, sejarah, serta tantangan yang berbeda sehingga memerlukan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan pukul rata. Setiap daerah memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda sehingga penataannya juga harus disesuaikan,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan menjelaskan bahwa pembangunan kota masa depan harus berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan manusia, lingkungan, dan nilai-nilai budaya yang telah tumbuh di masyarakat.
Ia menekankan tiga aspek utama yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan penataan kawasan. Pertama, aspek sosial yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan tidak sekadar memindahkan warga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Kedua, menjaga daya dukung lingkungan melalui perlindungan sumber daya alam, air, dan ekosistem agar pembangunan tetap berkelanjutan. Ketiga, mempertahankan filosofi ruang dengan merawat sejarah, budaya, serta identitas khas daerah.
Selain membahas penyediaan perumahan, pertemuan tersebut juga mengulas penataan kawasan bantaran sungai, pengembangan wilayah pesisir, hingga rencana pembangunan kawasan baru yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
Fahri menyambut baik berbagai masukan dari Pemerintah DIY. Menurutnya, hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan kajian teknis yang akan dilakukan pemerintah bersama para pemangku kepentingan sebelum implementasi di lapangan.
Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat berharap pengalaman DIY dapat menjadi salah satu model penataan kota berkelanjutan di Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah DIY menegaskan bahwa pembangunan harus tetap menghormati nilai budaya, menjaga lingkungan, serta menghadirkan ruang hidup yang nyaman bagi masyarakat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.(Dik.)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
