Siem Reap,TRIBRATA.TV — Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategis nasional penguatan sistem keimigrasian Indonesia dalam forum 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada 23–25 Juni 2026. Tiga pilar tersebut meliputi penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), dan integrasi layanan digital sebagai fondasi utama sistem keimigrasian nasional.
Dalam paparannya, Hendarsam menegaskan bahwa ketiga pilar tersebut menjadi instrumen penting dalam mendeteksi pelanggaran keimigrasian dan kejahatan lintas negara secara lebih dini. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor kunci dalam memperkuat efektivitas pengawasan, baik sebelum, saat, maupun setelah proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan.
“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing, serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Didukung dengan kolaborasi lintas instansi, kami telah mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional,” ujar Hendarsam dalam forum tersebut.
Dalam aspek keamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan pendekatan berbasis analisis risiko melalui pembentukan Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta penguatan fungsi Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.
Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman keamanan, pelanggaran keimigrasian, hingga aktivitas kejahatan lintas negara yang memanfaatkan jalur perlintasan internasional.
Dirjen Imigrasi juga menyoroti efektivitas penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terintegrasi dengan sistem milik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Integrasi data tersebut disebut berkontribusi dalam penanganan 210 warga negara asing yang diduga terlibat dalam kasus penipuan investasi daring di Batam pada Mei 2026. Langkah tersebut dinilai sebagai contoh konkret pemanfaatan teknologi digital dalam memperkuat pengawasan keimigrasian sekaligus mencegah tindak pidana lintas negara.
Di sela agenda forum, Hendarsam menghadiri pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan perubahan mekanisme penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa/WHV) bagi warga negara Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengusulkan penerapan sistem undian atau ballot system dalam proses seleksi peserta WHV. Menurut Hendarsam, mekanisme tersebut dinilai lebih mampu menjamin aspek keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang terus meningkat dari Indonesia.
Usulan itu juga diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih merata bagi calon peserta program WHV yang ingin bekerja dan berlibur di Australia.
Dalam forum regional tersebut, Indonesia dipercaya menjadi Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penyelundupan manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM.
Penunjukan tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam mendorong kerja sama regional terkait penanganan kejahatan penyelundupan manusia yang semakin kompleks dan bersifat lintas batas.
Sementara itu, sejumlah negara ASEAN lainnya juga memimpin area kerja sama berbeda, yakni Kamboja untuk Intelligence Data Sharing Protocol, Malaysia untuk Foreign Terrorist Fighters Movement, Singapura untuk Fraudulent Travel Documents, dan Brunei Darussalam untuk Consular Matters
Menutup paparannya, Hendarsam menegaskan bahwa tantangan kejahatan transnasional memerlukan pendekatan terpadu dan kolaboratif antarnegara. Indonesia, sebagai pemimpin isu penyelundupan manusia dalam forum tersebut, berkomitmen mendorong penguatan pertukaran informasi intelijen dan pemanfaatan teknologi guna menciptakan kawasan ASEAN yang lebih aman dan tangguh.
“Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” kata Hendarsam.
Forum DGICM 2026 menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi keimigrasian di tingkat regional sekaligus menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan perbatasan, meningkatkan pengawasan orang asing, dan mempercepat transformasi digital layanan keimigrasian.(Dik.)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
