Yogyakarta,TRIBRATA.TV – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang tergabung dalam Aliansi UII Bergerak dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UII (LEMFH UII) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin (15/6/2026) siang. Massa aksi menyampaikan enam tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Pantauan di lokasi sekitar pukul 14.04 WIB, ratusan mahasiswa mengenakan almamater biru khas UII memadati kawasan persimpangan Titik Nol Kilometer. Massa tampak membentuk lingkaran besar di tengah jalan dengan sebuah mobil komando yang digunakan untuk menyampaikan orasi. Sejumlah bendera organisasi dan spanduk tuntutan turut dibentangkan selama aksi berlangsung.
Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar kawasan Titik Nol Kilometer melambat. Namun demikian, kondisi tetap terkendali dengan pengamanan dari aparat kepolisian yang berjaga di sejumlah titik untuk memastikan jalannya demonstrasi berlangsung tertib dan kondusif.
Dalam selebaran digital yang disebarkan kepada publik, massa aksi menyatakan bahwa demonstrasi digelar sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang belakangan ini. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Adapun enam tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut meliputi penghentian total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES), penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, serta perbaikan tata kelola kebijakan fiskal dan keuangan negara.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk memperjelas progres reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia melalui revisi Undang-Undang Polri. Massa aksi turut menyuarakan penolakan terhadap praktik militerisme dalam ruang sipil yang dinilai berpotensi mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Tuntutan terakhir yang disampaikan adalah perbaikan pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Massa aksi meminta pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan dan berani mengakui apabila terdapat kesalahan dalam proses pengambilan keputusan publik.
Sepanjang aksi berlangsung, sejumlah perwakilan mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti kondisi ekonomi nasional, penegakan hukum, hingga kualitas demokrasi. Massa juga menyerukan agar pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi publik dan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan strategis.
Hingga berita ini ditulis, aksi demonstrasi masih berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait enam tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.(Dik.)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
