Medan, TRIBRATA TV
Perjuangan empat 4 keluarga (KK) untuk memperoleh hak ganti rugi lahan dan tanaman miliknya tak berhenti hanya pada aksi spontan mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Utara.
Kini korban kezoliman pemerintah itu mengadukan nasibnya ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Jalan Asrama, Kota Medan, Kamis (12/3/2026).
”Kami menyampakan laporan resmi ke Ombudsman Sumut terkait ganti rugi lahan Jalan Bypass Siborongborong yang belum dibayarkan,” kata Surtan Sianipar didampingi J. Sihite dan Siagian.
Ditemui TRIBRATA TV di ruangannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi menanggapi soal pengaduan masyarakat Dusun Lumban Julu Pohan, Desa Lobu Siregar 1, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
Ia mengatakan, akan memanggil semua pihak untuk melakukan klarifikasi seperti ke Pemkab Tapanuli Utara, atau lembaga-lembaga lain terkait dengan peritiswa. Kemudian saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan karena laporan baru masuk dan mempelajari lebih dulu.
“Saat ini kami belum bisa menyimpulkan bagaimana duduk persoalan yang terjadi, nanti kami kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang disampaikan oleh pelapor,” kata Herdensi.
Ombudsman, imbuhnya, akan mengklarifikasi kepada terlapor supaya persoalan dapat dilihat secara terang benderang, baru kemudian ia akan menentukan sikap apakah ditemukan atau tidak ditemukan mal administrasi pada peristiwa yang dilaporkan masyarakat.
Disinggung mengenai apakah ada peluang untuk memanggil pejabat sebelumnya, sebab masalah ini terjadi di era Bupati Nikson Nababan, sementara saat ini pemerintahan Taput dijabat oleh Jonius T.P Hutabarat.
Herdensi menjawab, belum masuk ke arah itu, karena pihaknya harus mempelajari dulu dokumennya seperti apa, meskipun peluang tersebut tetap ada.
”Kita belum sampai ke sana pak, tapi yang paling jelas kita pelajari dulu dokumennya, seperti yang tadi saya sampaikan kami ini akan memanggil pihak-pihak yang menurut kami terkait dengan laporan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaku mal administrasi sesuai Undang Undang Nomor 37 2008 tentang Ombudsman adalah penyelenggara negara. Mal administrasi adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan abai terhadap tanggung-jawab yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang dapat merugikan individu atau masyarakat, baik secara materi maupun imateril.
“Jadi penyelenggara negara yang kemudian akan menjadi objek pengawasan. Nanti kami lihat proses pemeriksaannya, tapi yang harus kita ingat bahwa tanggung-jawab negara itu kan tanggung-jawab pemerintah, jadi lembaga negara ya tetap bertanggung jawab gitu. Siapapun pimpinannya mau pimpinannya berganti 10 kali kalau kemudian tanggung jawabnya belum diselesaikan, negara akan bertanggung jawab terhadap apa yang kemarin terjadi,” tutup Herdensi.
Sebelumnya, pada Senin 9 Maret 2026 masyarakat pemilik lahan berjumlah empat (4) keluarga (KK) melakukan aksi spontanitas di gedung DPRD Tapanuli Utara. Sekitar 20 orang yang aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Taput, Andi Arifin Nababan. Seluruh fraksi-fraksi dalam pertemuan turut hadir menyerap aspirasi warga.
Lahan seluas kurang lebih 1.242,07 M² milik empat orang keluarga (KK) belum dibayarkan di era pemerintahan Bupati Nikson Nababan. Tak hanya lahan, termasuk tanaman serta rumah warga yang rusak mengalami nasib serupa karena sampai saat ini belum dibayarkan Pemkab Taput.
Kedatangan warga tersebut tak lain untuk menyampaikan sejumlah aspirasi atau tuntutan kepada anggota dewan selaku wakil rakyat terkait ganti rugi lahan dan tanaman milik mereka yang tidak sepenuhnya dibayarkan oleh Pemkab Taput.
Warga didominasi ibu-ibu itu datang sambil membawa sejumlah poster ditangan mereka dengan bertuliskan berbagai tuntutan masih berkaitan soal belum adanya ganti rugi lahan dan tanaman yang terdampak pembangunan Jalan Bypass Siborongborong, Tapanuli Utara.
Dalam aski tersebut, suasana haru sempat terjadi ketika sejumlah ibu-ibu yang ikut dalam aksi spontan tidak mampu menahan tangis karena merasa sedih dan tertekan atas persoalan yang belum terselesaikan. Warga juga mengaku merasa ditindas dan mengalami intimidasi.
Empat keluarga yang sama sekali belum dapat hak ganti rugi lahan dan tanaman adalah Surtan Sianipar memiliki lahan seluas 546,40 M², Polen br Siburian seluas 462,17 M², Nelson Manurung seluas 37,50 M² dan Thomson Sianipar seluas 196,00 M².
Data ini diperoleh dari berita acara setelah dilakukan pengukuran ulang secara bersama oleh Muspika, Kejaksaan, Danramil 18, Kapolsek, pihak Desa Lobu Siregar 1 dan warga Dusun 3 Lumban Julu.
Total luas lahan dan tanaman yang belum di ganti rugi Pemkab Tapanuli Utara adalah seluas kurang lebih 1.242,07 M², data ini berdasarkan berita acara pengukuran ulang yang dilakukan secara bersama-sama.
Untuk diketahui, proses ganti rugi lahan tersebut semestinya dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Taput Nikson Nababan, namun hingga bergantinya rezim ganti rugi itu tak pernah dilaksanakan. Diduga kuat dana anggaran ganti rugi lahan milik warga telah dikorupsi.
Sementara itu, Ketua DPRD Taput, Rudi Arifin Nababan menyatakan pihaknya akan berupaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan akan sesegera mungkin membentuk pansus untuk hal ini.
“Kami akan menindaklanjuti keluhan ini. Silakan masyarakat menyampaikan surat resmi kepada kami agar ada dasar untuk membahasnya. Dalam proses pembahasan nanti, masyarakat juga boleh hadir untuk menyampaikan langsung tuntutannya,” kata Rudi Arifin Nababan.
Sebelumnya, masyarakat menuntut ganti rugi lahan dan tanaman warga yang turun temurun dari leluhur mereka berupa lahan pertanian yang berada di Desa Lobu Siregar l, Dusun Lumban Julu Pohan, Kecamatan Siborongborong beralih fungsi dari lahan kebun menjadi jalanan aspal.
Adapun tuntutan warga saat aksi spontan ke DPRD Tapanuli Utara, ialah:
1. Segera ganti rugi tanah kami yang dipakai untuk proyek Jalan Bypass Siborongboron.
2. Proyek pembangunan Jalan Bypass Siborongborong bayar tanah kami atau kembalikan tanah kami.
3. Proyek pembangunan Jalan Bypass Siborongborong menyisakan derita dan air mata.
4. Proyek pembangunan Jalan Bypass Siborongborong pemilik kehilangan tanah pemerintah berbahagia.
5. ±1200 M² bukan sekedar angka, Itu hidup kami.
6. Hentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya.
7. Hentikan praktek perampasan tanah rakyat atas nama hIbah yang dilakukan oleh pemerintah. (Bon)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
