Ambon, TRIBRATA TV
W. Tomson (Wakil Ketua ICMI Orda Kota Ambon
Kamis, 4 Desember 2025 — Tambang ilegal di Gunung Botak kembali menjadi sorotan karena dinilai sebagai persoalan serius yang menyentuh aspek ekologi, hak ulayat masyarakat adat, dan kesejahteraan masyarakat kecil. Menurut W. Tomson, Wakil Ketua ICMI Orda Kota Ambon, langkah penertiban tanpa pendekatan solusi yang tepat justru berpotensi memperburuk situasi dan memicu konflik sosial.
Tomson menjelaskan bahwa masyarakat adat yang telah hidup di kawasan tersebut selama puluhan tahun merasa aktivitas tambang di Gunung Botak telah menjadi urat nadi perekonomian mereka. Sebagian besar penduduk lokal bergantung pada pertambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Namun di sisi lain, praktik penambangan ilegal membawa ancaman kerusakan ekologi dan berpotensi menghilangkan identitas budaya masyarakat adat.
Ia menegaskan penyelesaian persoalan Gunung Botak harus dilakukan secara bijak dan komprehensif, dengan menjaga kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus memastikan kelestarian lingkungan.
“Masyarakat adat memiliki hak untuk hidup dengan damai dan sejahtera di tanah leluhur mereka. Pemerintah harus memastikan hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi,” tegas Tomson.
Menurutnya, penanganan tambang ilegal tidak boleh hanya berfokus pada aspek lingkungan atau kepentingan aset daerah, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Maluku diminta mengambil pendekatan humanis, yang melibatkan masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi.
Tomson menawarkan sejumlah pendekatan strategis untuk penyelesaian tambang ilegal Gunung Botak secara berkelanjutan, antara lain:
- Penghentian tambang ilegal dan penegakan hukum
Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal serta menindak para pelaku sesuai ketentuan hukum. -
Pengakuan hak ulayat masyarakat adat
Pemerintah wajib mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat adat terhadap wilayah mereka. -
Pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat
Pemerintah perlu mendorong pembangunan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal agar kesejahteraan mereka meningkat tanpa mengorbankan lingkungan.
Pemerintah perlu mendorong pembangunan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal agar kesejahteraan mereka meningkat tanpa mengorbankan lingkungan.
Dengan pendekatan ini, Tomson berharap penyelesaian persoalan tambang ilegal di Gunung Botak dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal tanpa mengesampingkan hak ulayat masyarakat adat serta menjaga ekologi lingkungan secara berkelanjutan. (M. Marasabessy)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
