Luwu Timur, TRIBRATA TV
Ketua Pelaksana Harian Lak HAM Indonesia (LHI), Iskaruddin, mendorong DPRD Luwu Timur segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tuntutan Aliansi Forum Lingkungan Masyarakat Angkona (Afoli Masa) terhadap PT. Teguh Wira Pratama (TWP).
Menurut Iskar, persoalan yang diangkat masyarakat, seperti pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon, fasilitas K3 yang tidak layak, tidak ada BPJS ketenagakerjaan hingga persoalan limbah dan akses usaha lokal – tidak bisa selesai hanya dengan mediasi di tingkat desa.
“Kami menilai sudah saatnya DPRD turun tangan secara kelembagaan melalui forum RDP. Aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti dalam ruang formal yang melibatkan pihak perusahaan, pemerintah, dan perwakilan warga,” ujar Iskar, Selasa (29/7/2025).
Ia juga mengapresiasi kehadiran anggota DPRD dari Dapil 2 Angkona-Kalaena, yakni Muh. Iwan dan Abd. Halim, yang menyaksikan aksi warga di lapangan. Namun, menurutnya, kehadiran tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan langkah khusus dalam bentuk agenda resmi di DPRD.
“Kami menghargai kehadiran anggota dewan saat aksi, itu bentuk empati. Tapi kami juga berharap DPRD secara institusi segera menindaklanjuti dengan langkah konkret, minimal mengundang semua pihak dalam forum RDP agar ada kejelasan dan solusi yang bisa ditindaklanjuti bersama,” tambahnya.
LHI menekankan beberapa poin tuntutan yang disuarakan massa aksi menyentuh langsung sektor lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan hak ekonomi masyarakat lokal. Karena itu, forum RDP dinilai menjadi ruang yang tepat untuk membuka komunikasi yang transparan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.
“Ada hal-hal teknis yang hanya bisa dibuka dalam forum resmi. DPRD memiliki fungsi kontrol dan mediasi, jadi kami mendorong agar ini dijadikan prioritas,” tegas Iskar.
Diketahui pada Senin (28/7/2025), ratusan warga dari empat desa di Kecamatan Angkona menggelar aksi damai di depan PT. TWP, perusahaan pabrik kelapa sawit.
Mereka menyuarakan sepuluh tuntutan utama, termasuk penghentian diskriminasi terhadap pekerja lokal, jaminan hak pesangon, perbaikan sistem rekrutmen, hingga transparansi timbangan dan penyesuaian harga TBS sesuai ketetapan pemerintah.
Aksi sempat dimediasi di Kantor Desa Watangpanua yang menghasilkan kesepakatan untuk menggelar klarifikasi lanjutan pada Jumat, 01 Agustus 2025 di Rumah Jabatan Bupati Luwu Timur. (Mulyadi)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
