Medan, TRIBRATA TV
Sebanyak 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sumatera Utara menerima penghargaan kategori Lapas/ Rutan dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Kegiatan penyampaian opini dan penghargaan tersebut dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (24/2/2026) di aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen UPT Pemasyarakatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. Penilaian Ombudsman RI meliputi standar pelayanan publik, transparansi informasi, responsivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
Adapun 11 UPT Pemasyarakatan di Sumatera Utara yang menerima penghargaan tersebut, yakni Lapas Kelas I Medan, Lapas Kelas IIA Rantauprapat, Lapas Kelas IIA Binjai, Lapas Kelas IIA Sibolga, Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan, Lapas Kelas III Kota Pinang, Lapas Kelas III Pangururan, Lapas Kelas III Gunung Tua, Rutan Kelas IIB Humbahas, Rutan Kelas IIB Sipirok, serta Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Indra Kesuma, yang hadir secara langsung menerima penyampaian opini dan penghargaan dari Ombudsman RI. Kehadiran perwakilan Kanwil Ditjenpas Sumut ini menjadi wujud dukungan dan komitmen pimpinan wilayah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh UPT Pemasyarakatan.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran UPT yang telah bekerja keras menjaga integritas serta kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif dan dedikasi seluruh insan pemasyarakatan di Sumatera Utara.
“Penghargaan dari Ombudsman RI ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemasyarakatan Sumatera Utara untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta warga binaan,” ujar Yudi Suseno.
Lebih lanjut, ia berharap capaian ini tidak membuat jajaran berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Saya berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan semakin kuat dan pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
Melalui penghargaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 ini, jajaran Pemasyarakatan Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berintegritas. (Budi Triono)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
