Medan, TRIBRATA TV
Fakta mencengangkan terungkap dari pernyataan Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara (Sumut), Asren Nasution, terkait maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di sejumlah ruas jalan utama Kota Medan dan wilayah lain di Sumut.
Asren menyebut, tidak semua orang yang tampak mengemis di jalanan benar-benar berasal dari kelompok miskin atau terlantar. Bahkan, dalam beberapa kasus, hasil asesmen pihaknya menemukan indikasi sebagian di antara mereka bukan gepeng sesungguhnya, melainkan pihak tertentu yang berperan sebagai intelijen.
“Mohon maaf, bisa jadi bukan gepeng, tapi intelijen. Jadi kami tidak bisa asal sorong atau langsung memasukkan semua orang ke panti tanpa verifikasi,” ungkap Asren saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, proses penanganan terhadap para gepeng dilakukan secara hati-hati dan harus melewati tahapan asesmen mendalam oleh Dinas Sosial. Penanganan di lapangan, kata Asren, merupakan kewenangan Satpol PP serta pemerintah kota atau kabupaten.
“Kami baru bisa melakukan penanganan ketika mereka sudah masuk ke panti kami. Tapi kalau masih di pinggir-pinggir jalan, itu ranahnya Satpol PP dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sontak menimbulkan tanda tanya publik, siapa sebenarnya yang dimaksud Asren dengan “intelijen”? Apakah aparat resmi yang sedang melakukan pemantauan lapangan, ataukah pihak lain yang memanfaatkan modus gepeng untuk kepentingan tertentu?
Asren menegaskan, pihaknya tidak bekerja sendiri dalam menangani permasalahan sosial dan kemiskinan ekstrem di Sumatera Utara. Ia menyebut sejak 8 Maret 2024, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumut, dengan Gubernur sebagai penanggung jawab dan Sekda Sumut sebagai ketua.
“Persoalan kemiskinan bukan hanya domain Dinas Sosial. Semua OPD memiliki program pengentasan kemiskinan yang dikolaborasikan dalam satu meja agar bisa membahas fenomena sosial seperti ini secara komprehensif,” ujarnya.
Meski demikian, fenomena gepeng di Kota Medan justru terus meningkat, terutama di area simpang lampu merah dan pusat-pusat perbelanjaan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik akan lemahnya koordinasi antarinstansi dan potensi adanya pihak-pihak yang menunggangi situasi sosial untuk kepentingan tertentu.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk menelusuri lebih jauh dugaan keberadaan “gepeng intelijen” tersebut, agar isu ini tidak sekadar menjadi rumor yang menutupi akar persoalan sosial di Sumatera Utara.(red)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
