Tapanuli Utara, TRIBRATA TV
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, didampingi Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, staf ahli bupati, para asisten, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Senin (13/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Rakor membahas perkembangan pengendalian inflasi di daerah, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, mengatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi.
“Pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi dan responsif dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bupati.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan terpadu sangat diperlukan agar penyusunan program serta kebijakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Wahyu Hutabarat)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
