Samosir, TRIBRATA TV
Ketua PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon sekaligus anggota DPR RI komisi XIII salurkan benih padi MSP dan pupuk untuk masyarakat petani Bonan Dolok, Kecamatan Sianjur mula-mula , Kabupaten Samosir, pada hari Sabtu, (11/7/2026).
Benih padi varietas bernama Megawati Soekarnoputri (MSP) beserta pupuk tersebut diserahkan Rapidin sebagai bentuk perhatian terhadap petani yang membutuhkan dukungan produksi.
Bantuan itu diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di kawasan pedesaan Samosir.
Penyerahan bantuan pertanian itu berlangsung bersamaan dengan kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat terkait Layanan Hukum, sebuah kegiatan yang menghadirkan pelayanan hukum dan hak asasi manusia melalui kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Bagi warga Bonan Dolok, kehadiran Rapidin bukan sekadar kunjungan seremonial. Tokoh masyarakat setempat, Hotben Sagala, mengatakan perhatian Rapidin terhadap wilayah tersebut sudah berlangsung sejak jauh hari, termasuk ketika memperjuangkan pembukaan akses jalan menuju Bonan Dolok.
“Ini bukti bahwa Rapidin dan Sorta Ertaty Siahaan tidak hanya datang ketika ada Pileg atau Pemilu. Mereka tetap hadir dan mengurus masyarakat, bukan hanya ketika membutuhkan dukungan,” ujar Hotben.
Menurut Hotben, kunjungan Rapidin kali ini menjadi salah satu bentuk kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan sejumlah harapan warga, terutama terkait perlindungan potensi alam Bonan Dolok yang kini mulai dikenal sebagai salah satu kawasan wisata.
Ia meminta agar sumber daya alam, termasuk potensi air di wilayah tersebut, mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Bonan Dolok sekarang mulai dikenal karena wisatanya. Potensi ini harus dijaga bersama agar masyarakat sekitar juga merasakan manfaatnya,” kata Mantan Bupati Samosir ini.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon, serta jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut, Kortini Sihotang, menjelaskan bahwa pelayanan hukum tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat melindungi dan mengelola potensi daerah melalui berbagai instrumen hukum.
Salah satunya melalui perlindungan indikasi geografis, hak cipta, maupun potensi komoditas lokal yang memiliki nilai ekonomi.
“Banyak potensi yang bisa dikelola melalui layanan hukum, termasuk alam dan komoditas masyarakat. Namun tentu harus ada usulan dan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik potensi tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, layanan hukum merupakan bagian dari upaya memastikan kesamaan hak warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Rapidin Simbolon mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus menjaga Bonan Dolok, terutama setelah akses jalan menuju kawasan tersebut semakin baik.
Rapidin mengapresiasi pemerintah daerah yang melanjutkan pembangunan infrastruktur sehingga kondisi jalan yang sebelumnya sulit dilalui kini semakin terbuka bagi masyarakat maupun wisatawan.
Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Bupati Samosir, Rapidin juga pernah mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah melalui gagasan jalan lingkar luar Danau Toba atau ring road yang menghubungkan sejumlah kawasan di sekitar Danau Toba.
Menurut dia, konektivitas antarwilayah masih menjadi kunci untuk membuka peluang ekonomi masyarakat. Ia berharap pembangunan jalan lintas kabupaten, seperti konektivitas Samosir menuju Humbang Hasundutan, Dairi, Simalungun, dan daerah lainnya dapat terus dilanjutkan.
“Jalan yang sudah baik ini harus dirawat bersama. Pariwisata juga harus dijaga agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Harapan kita, pemerintah dapat melanjutkan pembangunan lintas kabupaten sehingga perekonomian masyarakat Bonan Dolok semakin berkembang,” kata Rapidin.
Selain berbicara mengenai pembangunan dan pertanian, Rapidin juga menyampaikan pandangannya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pelaksanaan program tersebut perlu terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.(Ambrosius Simbolon)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
