Yogyakarta ,TRIBRATA.TV — Mandeknya pencairan dana Virtual Account (VA) mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kondisi tersebut memaksa 97 dari sekitar 380 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan operasional, sehingga ribuan siswa kehilangan akses terhadap layanan makanan bergizi di sekolah.
Data Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menunjukkan 42 SPPG atau sekitar 43,3 persen dari total unit yang berhenti beroperasi mengalami kendala utama berupa belum cairnya dana VA. Sementara itu, 55 SPPG lainnya menghentikan layanan karena berbagai persoalan, mulai dari status suspend, hambatan administrasi, hingga kendala operasional di lapangan.
Kabupaten Sleman mencatat jumlah SPPG nonaktif terbanyak. Sebanyak 36 SPPG di wilayah tersebut menghentikan layanan atau sekitar 37,1 persen dari total SPPG yang tidak beroperasi. Gunungkidul berada di posisi berikutnya dengan 28 SPPG nonaktif atau sekitar 28,9 persen.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan pencairan dana masih menjadi persoalan dominan yang menghambat jalannya program MBG di sejumlah wilayah.
“Mayoritas kendala berupa belum cairnya dana VA sebanyak 22 SPPG,” kata Made, Kamis (11/9/2026).
Menurut Made, berbagai kendala yang muncul menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata kelola program MBG. Ia menilai kesiapan operasional program belum sepenuhnya merata di seluruh daerah.
“Tutup karena banyak hal, terutama karena Virtual Account belum siap,” ujarnya.
Gangguan layanan tersebut berdampak langsung pada aktivitas siswa di sekolah. Sejumlah SPPG menghentikan distribusi makanan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak sekolah maupun penerima manfaat. Akibatnya, siswa yang setiap hari mengandalkan program MBG tidak memperoleh makanan seperti biasanya.
Made menjelaskan sebagian siswa berpotensi menghadapi kondisi yang cukup berat karena datang ke sekolah dengan harapan menerima makanan dari program tersebut.
“Ada siswa yang mungkin belum sarapan dari rumah, lalu datang ke sekolah dan ternyata SPPG-nya tidak melayani,” katanya.
Situasi itu mendorong Pemda DIY mempercepat langkah mitigasi. Pemerintah daerah saat ini mendata sekolah yang terdampak penghentian layanan sekaligus memetakan kebutuhan di setiap wilayah. Selain itu, Pemda juga meningkatkan koordinasi dengan satuan tugas MBG di tingkat kabupaten dan kota guna memastikan layanan yang masih berjalan tetap beroperasi.
Pemerintah daerah berupaya mencegah meluasnya gangguan layanan. Pemda juga mengawasi kondisi operasional SPPG yang masih aktif agar tidak mengalami masalah serupa dalam waktu dekat.
Di tengah persoalan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga tersebut disebut sedang menjalankan evaluasi internal menyusul berbagai persoalan tata kelola yang muncul dalam pelaksanaan program serta penanganan sejumlah kasus hukum yang menyeret pejabatnya.
Sejumlah pihak menilai proses evaluasi tersebut kemungkinan ikut memengaruhi kecepatan pencairan dana dan pelaksanaan program di daerah. Namun demikian, Pemda DIY menegaskan bahwa kewenangan pencairan dana sepenuhnya berada di pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses tersebut.
“Positive thinking saja, mungkin BGN sedang evaluasi internal,” ujar Made.
Meski menghadapi berbagai hambatan, Pemda DIY meminta pemerintah pusat lebih dahulu menuntaskan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang sudah beroperasi sebelum memperluas cakupan program ke wilayah lain. Menurut Pemda, langkah tersebut penting untuk memastikan kesiapan sistem, pendanaan, dan tata kelola program berjalan secara optimal.
“Saya kira perlu langkah matang. Tidak bisa kebijakan keluar hari ini, besok langsung dieksekusi,” katanya.
Pemda menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada perluasan jumlah penerima manfaat. Program juga membutuhkan sistem pendanaan yang stabil, mekanisme pencairan yang cepat, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa dukungan tersebut, gangguan operasional berpotensi kembali muncul dan berdampak langsung pada siswa sebagai penerima manfaat utama.
Hingga kini, Pemda DIY masih menunggu langkah lanjutan pemerintah pusat terkait pencairan dana VA dan hasil evaluasi internal yang tengah berlangsung. Sementara itu, ribuan siswa di sejumlah sekolah masih menghadapi ketidakpastian layanan MBG akibat terhentinya operasional puluhan SPPG di wilayah DIY.(Dik.)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
