[BAGIAN II]
Jika pada bagian pertama kita telah membedah bagaimana partikel abu halus sisa banjir mulai merusak sistem pernapasan warga secara senyap, maka bagian kedua ini akan menyoroti paradoks sosial yang terjadi di tengah masyarakat Aceh Tamiang.
Ada pemandangan yang kontras di jalanan, yaitu kepulan abu yang tebal dihirup tanpa masker. Sementara di saat yang sama, energi masyarakat habis terkuras untuk memaki pemerintah demi lembaran uang bantuan.
Amuk Bansos: Antara Kebutuhan dan Hilangnya Akal Sehat
Di kantor-kantor desa dan dinas sosial, suasananya jauh lebih panas dibanding terik matahari yang mengeringkan lumpur banjir. Isu keterlambatan penyaluran bantuan sosial (Bansos) telah berubah menjadi “bom waktu”. Warga yang merasa haknya terhambat tidak lagi segan melontarkan makian kasar kepada pejabat daerah.
Tensi yang tinggi ini bahkan telah memakan korban, bahkan beberapa warga harus berhadapan dengan proses hukum akibat tindakan anarkis dan pencemaran nama baik saat menuntut transparansi bantuan. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya persoalan ekonomi di mata masyarakat. Uang bantuan dipandang sebagai satu-satunya penyambung hidup pascabencana, sehingga keterlambatannya dianggap sebagai kejahatan yang patut dibalas dengan kemarahan besar.
Namun, di balik kegarangan menuntut rupiah tersebut, terselip sebuah pengabaian yang mengerikan terhadap modal paling dasar manusia, yaitu “kesehatan”.
Paradoks Masker: Berani Melawan Hukum, Takut pada Selembar Kain
Sangat ironis melihat seorang warga yang sanggup berteriak kencang di depan muka pejabat tanpa rasa takut, namun di saat yang sama ia menghirup ribuan partikel debu halus tanpa pelindung apa pun. Jalanan lintas Aceh Tamiang kini dipenuhi dengan “abu banjir” material halus hasil pengeringan lumpur sisa genangan yang mengandung bakteri dan sisa limbah.
Saat penulis menyusuri titik-titik keramaian, kesadaran memakai masker berada pada titik nadir. Masyarakat seolah menganggap abu yang beterbangan itu hanyalah gangguan penglihatan biasa, bukan ancaman nyawa.
Fenomena ini mencerminkan sebuah pola pikir yang cukup tragis, seolah-olah rasa lapar adalah satu-satunya maut yang nyata, sementara sesak napas akibat polusi hanyalah risiko sepele. Namun, ini adalah ilusi prioritas yang menyesatkan.
Perjuangan mati-matian menuntut uang bansos, bahkan hingga menempuh risiko jeruji besi yang pada akhirnya akan menjadi sia-sia jika kesehatan terabaikan. Rupiah yang diperjuangkan dengan penuh urat saraf itu niscaya akan habis tak bersisa hanya untuk menebus obat di apotek atau membayar biaya rawat inap akibat ISPA dan kerusakan paru-paru permanen.
Krisis Prioritas: Penyakit yang Mengintai di Balik Amarah
Penyakit pernapasan tidak datang dengan teriakan seperti massa aksi, ia akan datang dengan “senyap”. Sifat masyarakat yang reaktif terhadap isu uang tetapi pasif terhadap isu kesehatan publik menciptakan celah bagi terjadinya krisis kesehatan jangka panjang di Aceh Tamiang.
Ketidakpedulian ini diperparah dengan sikap apatis terhadap imbauan medis. Seolah-olah, memakai masker dianggap sebagai beban tambahan atau bahkan tanda kelemahan, sementara memaki pejabat dianggap sebagai bentuk keberanian. Ini adalah sebuah disorientasi moral dan logika yang berbahaya.
Masyarakat seolah lupa bahwa pemerintah pusat mungkin bisa mengirimkan uang tambahan jika didesak, namun tidak ada otoritas yang bisa mengganti paru-paru yang telah menghitam akibat akumulasi debu silika dari sisa banjir.
Menuju Kesadaran Kolektif
Penulis bukan bermaksud menihilkan pentingnya bantuan sosial bagi masyarakat kecil yang terdampak bencana. Transparansi dan kecepatan birokrasi adalah mutlak. Namun, perjuangan menuntut hak ekonomi seharusnya sejalan dengan perjuangan menjaga hak untuk hidup sehat.
Warga Aceh Tamiang harus mulai menyadari bahwa musuh mereka saat ini bukan hanya oknum pejabat yang lambat bekerja, melainkan juga partikel debu halus yang masuk ke aliran darah setiap kali mereka bernapas tanpa masker.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa masyarakat Bumi Muda Sedia berhasil memenangkan pertarungan memperebutkan bantuan sosial, namun harus kalah dan tumbang di tangan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan selembar masker murah.
Catatan Redaksi: Perjuangan menuntut hak perut adalah keharusan, namun menjaga kesehatan paru-paru adalah investasi masa depan. Jangan sampai kemenangan atas birokrasi berujung pada kekalahan di ruang perawatan rumah sakit. Mari berteriak untuk keadilan, namun tetap bernapas dengan kesadaran.
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
