Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang hari ini, melihat penurunan debit air seolah memberi ilusi bahwa bencana telah usai.
Padahal, banjir bandang yang sempat menenggelamkan wilayah ini hingga kedalaman 4 bahkan 6 meter, saat ini hanya sedang berganti rupa, begitu kita melangkah ke dalam pemukiman warga, sisa-sisa kehancuran akibat cuaca ekstrem ini terpampang nyata, mengonfirmasi satu hal, “Tata kelola lingkungan kita sedang ringkih dihantam badai hidrometeorologi”.
Hampir tujuh bulan berlalu sejak bencana itu menghantam wilayah yang dijuluki Bumi Muda Sedia ini. Sayangnya, proses pemulihan berjalan pincang, bahkan cenderung jalan di tempat. Rumah-rumah warga banyak yang masih bolong dan beratap terpal, jalanan utama masih hancur berlumpur, dan modal usaha warga lenyap tak berbekas.
Ironisnya lagi masyarakat di pedalaman, masih ada bertahan hidup di bawah tenda plastik yang pengap saat siang dan dingin mencekam saat malam adalah satu-satunya pilihan yang tersisa, padahal tenda darurat yang seharusnya bersifat sementara kini telah menjelma menjadi tempat tinggal semi-permanen tanpa kejelasan kapan pemulihan yang sesungguhnya akan menyapa mereka.
Pertanyaannya sederhana. Mengapa bantuan ratusan miliar yang dijanjikan pemerintah pusat tak kunjung cair, padahal masyarakat bawah sudah menjerit kelaparan dan kehilangan mata pencaharian?
Jeritan dari Akar Rumput, “Kami Lelah Makan Janji”
Masyarakat tidak bisa memakan lembaran dokumen administrasi atau janji manis di media massa. Di salah satu masih mengunakan tenda pengungsian yang tersisa, Nurhayati (42), seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang kue keliling yang kehilangan tempat tinggalnya, menumpahkan segala keputusasaannya.
“Kami seperti dianaktirikan oleh negara. Rumah kami rusak, perabot hanyut semua. Katanya mau ada uang stimulan rumah dan modal usaha, tapi sampai Juni 2026 ini, jangankan uangnya, hilalnya pun belum kelihatan. Anak-anak mau masuk sekolah pada ajaran baru tahun ini, suami belum bisa bekerja karena motornya rusak terendam. Kami sudah cukup lelah hanya makan janji,” keluh Nurhayati dengan mata berkaca-kaca.
Kisah Nurhayati adalah potret kecil dari ribuan kepala keluarga di Aceh Tamiang yang kini hidup dalam ketidakpastian, mereka dipaksa bertahan hidup di tengah puing-puing, menagih hak paling mendasar yang tak kunjung ditunaikan oleh negara.
Masalahnya Bukan di Daerah, Tapi Macet di Labirin Birokrasi Jakarta
Seringkali, kalau ada bantuan pemerintah yang telat, publik langsung menuding Pemerintah Daerah (Pemkab) lambat dalam mendata korban. Namun, dalam kasus Aceh Tamiang, kondisinya justru terbalik 180 derajat. Pemkab dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang telah menyelesaikan semua “tugas kelompok” mereka dari jauh-jauh hari.
Secara prosedural, dokumen paling ketat sekalipun, mulai dari Surat Keputusan (SK) Tahap 1 sampai Tahap 4, sudah selesai diverifikasi dan divalidasi.
Data penerima bantuan pun sudah dibuat sangat mendetail menggunakan sistem by name by address (lengkap nama, NIK, dan koordinat alamat rumah) guna mengunci celah korupsi, data ganda, atau salah sasaran. Semua berkas berlapis ini sudah dikirim langsung ke meja kementerian terkait di Jakarta.
“Secara administrasi sudah lengkap. Pengajuan juga sudah diserahkan ke pusat sesuai ketentuan yang diminta,” tegas Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH.
Artinya, secara aturan, daerah sudah bersih. Bola panas kini sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Sejumlah pihak di daerah menilai keterlambatan tersebut berkaitan dengan proses birokrasi di tingkat kementerian.
Empat Sektor Vital yang Lumpuh Total
Karena anggaran dari pusat masih “dikunci” di bendahara negara dan belum ditransfer ke rekening daerah, ada empat sektor fatal yang saat ini membuat kehidupan di Aceh Tamiang lumpuh total. Yaitu, sektor bantuan realita di lapangan yang sangat berdampak bagi Warga, diantaranya:
- Dana Stimulan Rumah belum sampai setengahnya terealisasi, warga terpaksa tinggal di rumah rusak atau menumpang di tempat kerabat, menyewa tempat tinggal sementara dan masih dalam tenda pengungsian.
-
Dana Pemulihan Ekonomi dan UMKM. Modal usaha bagi pedagang, petani, dan pekebun masih nihil. Ratusan hektar sawah puso (gagal panen) terbengkalai, sehingga angka pengangguran melonjak.
-
Jaminan Hidup (Jadup). Bantuan pangan harian transisi macet, jika terus berlanjut kerawanan pangan mengancam keluarga miskin dan anak-anak.
Potensi Bom Waktu Sosial, “Saat Perut Lapar Menjadi Amarah”
Membiarkan sebuah daerah pascabencana tanpa kepastian ekonomi selama lebih dari setengah tahun adalah tindakan yang sangat berbahaya. Ketika sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit rakyat, dan perdagangan lokal lumpuh, daya beli masyarakat langsung merosot ke titik nol.
DPRK Aceh Tamiang dengan lantang memperingatkan Jakarta bahwa situasi ini adalah “bom waktu sosial”. Jika perut lapar tidak bisa diajak berkompromi, keputusasaan warga sangat berpotensi berubah menjadi gelombang amarah dan konflik sosial baru di lapangan. Tingkat kriminalitas akibat desakan ekonomi dan hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah kini berada di ambang batas kritis.
Aceh Tamiang tidak bisa diminta menopang pemulihan ini menggunakan dompetnya sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) mereka sangat kecil dan sudah habis terkuras untuk membiayai masa tanggap darurat di awal bencana, satu-satunya harapan hidup mereka bergantung pada ketukan palu anggaran di Jakarta.
Kemanusiaan Jangan Kalah oleh Kertas Administrasi
Bencana alam memang tidak dapat dihindari, namun lambatnya proses pemulihan akibat hambatan birokrasi merupakan bentuk kegagalan tata kelola yang patut dievaluasi. Sungguh ironis melihat sebuah negara mampu bergerak cepat untuk proyek-proyek strategis, namun mendadak lambat dan kaku saat harus menyelamatkan nyawa rakyatnya sendiri di daerah.
Melihat kondisi yang kian kritis, DPRK Aceh Tamiang menyatakan tidak akan tinggal diam, mereka kini tengah menggalang kekuatan politik lintas fraksi untuk melakukan desakan langsung ke tingkat nasional.
Catatan Redaksi: Tulisan ini bermaksud mengetuk pintu hati dan menuntut atensi langsung dari pucuk pimpinan kabinet, yaitu: Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, hingga Kepala BNPB.
Memotong jalur birokrasi yang kaku demi menolong korban bencana bukanlah pelanggaran hukum, melainkan kewajiban moral tertinggi negara. Jangan biarkan rakyat Aceh Tamiang merasa “dianaktirikan” dan dibiarkan berjuang sendiri di atas puing-puing sisa banjir.
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
