Sitaro, TRIBRATA TV
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut diraih di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah, termasuk sorotan publik terhadap sejumlah persoalan hukum yang belakangan mencuat, salah satunya terkait polemik bantuan bencana erupsi Gunung Ruang.
Meski diterpa berbagai dinamika, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menunjukkan komitmennya untuk terus berbenah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta bertanggung jawab.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada Jumat, 29 Mei 2026, bersama 14 pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, opini WTP diterima langsung oleh Plt. Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, SE., MM., sebagai representasi dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
Capaian ini menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Kabupaten Sitaro, penghargaan ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi juga simbol bahwa daerah mampu bangkit dan menjaga kepercayaan publik di tengah berbagai tantangan.
Plt. Bupati Heronimus Makainas menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan mengapresiasi kerja sama seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan.
“Raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Makainas.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kedisiplinan administrasi, pengawasan yang baik, serta komitmen seluruh aparatur pemerintah.
Ia menegaskan bahwa opini WTP harus menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Makainas juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro yang selama ini menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan membangun sinergi yang positif dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan DPRD menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penghargaan diberikan kepada seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta administrasi pemerintahan secara profesional.
Keberhasilan meraih opini WTP menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sitaro berjalan dengan baik dan mampu memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK RI.
Di tengah berbagai tantangan dan ujian yang dihadapi, capaian ini menjadi pesan bahwa reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan terus berjalan secara berkesinambungan.
Dengan kembali diraihnya opini WTP tahun ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menegaskan komitmennya untuk terus membangun pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat di Bumi Karangetang. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
