Penulis: Rauf Ariga
Gayo Lues,yang kerap dijuluki negeri seribu bukit, selama ini menyimpan mimpi besar: menjadi tanah harapan bagi warganya melalui kekayaan alam yang melimpah.
Hutan yang luas, potensi perkebunan kopi, hingga cadangan sumber daya mineral diyakini mampu menjadi modal pembangunan. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu justru kerap berubah menjadi ilusi. Sebab, alih-alih memberikan kesejahteraan, masuknya perusahaan raksasa malah menghadirkan luka baru yang mengingatkan publik pada tragedi “tenggelamnya” Lapindo di Sidoarjo.
Perusahaan besar yang masuk dengan janji investasi kerap membawa narasi pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Sayangnya, pengalaman panjang bangsa ini menunjukkan, janji itu sering hanya manis di awal. Ketika mesin produksi mulai berputar, yang lebih terlihat adalah eksploitasi, kerusakan lingkungan, konflik agraria, hingga masyarakat yang justru semakin terpinggirkan.
Kita tentu tidak bisa melupakan tragedi lumpur Lapindo yang menenggelamkan ribuan rumah, sawah, sekolah, bahkan tempat ibadah di Jawa Timur. Ribuan keluarga kehilangan tanah, tempat tinggal, dan masa depan. Hingga kini, luka itu belum benar-benar sembuh.
Bayangan buruk itu kini menghantui Gayo Lues, ketika mimpi mendulang emas dan potensi sumber daya lainnya justru dipegang oleh segelintir korporasi besar yang menguasai hajat hidup masyarakat.
Potensi yang Tak Dinikmati Rakyat
Apa yang terjadi di negeri seribu bukit hari ini mirip dengan kisah lama yang berulang. Potensi kekayaan alam—termasuk tambang emas—lebih banyak dinikmati pemilik modal besar. Mereka datang dengan legalitas dari pemerintah, sementara rakyat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam justru dipinggirkan dengan label “perambah” atau “ilegal”.
Ironis, ketika rakyat miskin mencari rezeki dari bumi sendiri, mereka ditindak. Namun, ketika perusahaan besar masuk dengan alat berat, izin justru digelontorkan.
Harapan warga untuk mendulang emas secara adil perlahan meredup. Bukit-bukit yang seharusnya menjadi penopang kehidupan bersama, kini menjadi arena bisnis segelintir orang. Kerusakan lingkungan mengintai: air sungai tercemar, tanah longsor mengancam, dan ekosistem hutan yang selama ini menjadi benteng kehidupan masyarakat adat perlahan terkikis.
Negeri yang Dipaksa Belajar dari Tragedi
Apakah kita rela Gayo Lues—dengan segala keindahan alam dan kearifan lokalnya—menjadi “Lapindo jilid dua”? Pertanyaan ini wajib diajukan sejak sekarang. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga masa depan generasi mendatang. Jika alam rusak, maka yang hilang bukan sekadar tambang atau tanah, melainkan sumber air, kesuburan tanah, hingga identitas masyarakat setempat.
Gayo Lues tidak boleh terjebak pada godaan investasi yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Belajar dari Lapindo, kita harus menyadari bahwa ketika bencana ekologis datang, kompensasi finansial tak pernah sebanding dengan kerugian yang ditanggung rakyat. Apalagi jika perusahaan memilih “cuci tangan” atau pemerintah bersikap setengah hati dalam melindungi warganya.
Pembangunan Harus Berpihak pada Rakyat
Yang dibutuhkan negeri seribu bukit bukanlah hadirnya korporasi rakus yang menambang habis kekayaan alam, melainkan kebijakan pembangunan yang berdaulat dan berpihak pada rakyat. Potensi emas, kopi, maupun hutan seharusnya bisa dikelola secara arif dengan melibatkan masyarakat lokal. Dengan pola koperasi rakyat atau pengelolaan berbasis komunitas, keuntungan bisa langsung dinikmati warga, bukan mengalir keluar daerah atau bahkan keluar negeri.
Pemerintah daerah mesti berani bersikap tegas: jangan hanya jadi pelengkap bagi kepentingan investor. Regulasi harus berpihak pada rakyat, bukan pada korporasi. Jika tidak, negeri seribu bukit hanya akan jadi penonton di tanahnya sendiri, sementara perusahaan besar terus mendulang keuntungan.
Saatnya Bersatu Menolak Pengulangan Luka
Opini ini bukan sekadar peringatan, melainkan ajakan untuk berpikir jernih: mau dibawa ke mana arah pembangunan di Gayo Lues? Jika pemerintah dan masyarakat abai, bukan mustahil tragedi Lapindo hanya tinggal menunggu waktu untuk berulang dalam bentuk berbeda.
Harapan mendulang emas di negeri seribu bukit jangan sampai berubah menjadi kutukan. Kita harus menolak pola pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir orang, sembari merampas hak rakyat. Negeri ini terlalu berharga untuk diserahkan pada perusahaan raksasa yang hanya meninggalkan kerusakan.
Maka, jalan satu-satunya adalah bersatu: masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan tokoh adat harus bersama mengawal agar pembangunan benar-benar adil, lestari, dan menyejahterakan. Jangan biarkan negeri seribu bukit tenggelam dalam lumpur keserakahan baru.(bersambung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
