Sitaro, TRIBRATA TV
Di tengah sorotan terhadap angka kemiskinan di Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) justru menunjukkan capaian yang menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Sitaro tidak termasuk dalam tujuh besar kabupaten termiskin di provinsi ini, sebuah pencapaian yang diapresiasi oleh berbagai pihak.
Kepala Bapperida Sitaro Ronald Pakasi, SE menyampaikan bahwa hal ini tidak lepas dari fokus pembangunan yang konsisten serta kebijakan berbasis data.
“Kami selalu mengedepankan perencanaan yang terukur, melibatkan partisipasi masyarakat, dan menyelaraskan program dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Wakil Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, SE., MM, menegaskan bahwa capaian tersebut bukan kebetulan semata. “Ini adalah hasil dari kerja kolaboratif semua pihak. Pemerintah daerah hadir bukan hanya sebagai pengelola anggaran, tapi juga sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi rakyat,” ucapnya saat dimintai tanggapan, Jumat (25/7/2025).
Di sisi lain, data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara secara keseluruhan mencapai 186,86 ribu jiwa pada 2024—turun dari 189 ribu jiwa pada tahun sebelumnya. Namun penurunan ini belum merata di semua wilayah kabupaten/kota.
Salah satu daerah yang justru masuk dalam daftar kabupaten termiskin adalah Minahasa, dengan angka kemiskinan tertinggi mencapai 22,78 ribu jiwa.
Selain Minahasa, kabupaten lain dalam daftar tujuh besar termiskin adalah Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Selatan. Kondisi ini menjadi tamparan bagi daerah yang kaya potensi namun belum berhasil meningkatkan kesejahteraan warganya.
“Sitaro belajar dari pengalaman daerah lain. Kami tahu bahwa potensi tanpa pengelolaan yang baik hanya akan jadi statistik kosong. Maka kami terus mendorong sektor produktif seperti perikanan dan pariwisata berbasis budaya,” lanjut Wabup Heronimus.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sitaro berkomitmen untuk terus menurunkan angka kemiskinan melalui program terintegrasi yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satunya melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi keluarga berbasis komunitas.
Ketika harta pejabat jadi sorotan, Sitaro memilih menunjukkan harta nyata berupa data capaian dan dampak kebijakan. Sebuah pendekatan yang layak dicontoh oleh daerah lain di Sulawesi Utara. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
