Simalungun, TRIBRATA TV
Ribuan karyawan PTPN IV berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya, mendesak pemerintah daerah menindak para penggarap lahan HGU milik PTPN IV, Selasa (20/9/2022).
Para karyawan yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) menyatakan selama ini mereka telah berdiam diri dan membiarkan para penggarap semena-mena.
“Sebagai karyawan yang bernaung di PTPN IV, kami berhak mempertahankan lahan yang masih dalam status HGU. Kami minta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemkab Simalungun menangkap, menertibkan dan mengusir para penggarap yang ada di PTPN IV, terkhusus di Kebun Bah Jambi,” kata Kordinator aksi Muhammad Iskandar yang juga Ketua SPBUN PTPN IV.
Iskandar meminta Bupati Simalungun berdiri di tengah dalam menegakkan kebenaran, agar penggarap pergi dari lahan HGU yang seharusnya dikelola sepenuhnya oleh pihak PTPN IV.
“Kami selama ini benar-benar mengikuti aturan yang ada. Jangan lupa, bahwa kami ini BUMN, kami pasti mengikuti peraturan yang ada. HGU itu dikeluarkan oleh instansi pemerintah, dan itu sudah dipercayakan kepada PTPN IV untuk dikelola, untuk dijaga dan hasil nya tentu untuk kepentingan negara,” tambahnya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak menuntut bupati atau aparat penegak hukum berpihak kepada mereka, tapi berpihak kepada kebenaran. “Junjung tinggi produk pemerintah, karena HGU itu yang keluarkan pemerintah,” ucapnya lagi.
Setelah orasi, kepada wartawan Iskandar mengatakan, para penggarap telah berkuasa selama kurang lebih 2 tahun, dengan menguasai lahan seluas 125 hektar. Kemudian akhir-akhir ini, para penggarap melakukan aksi anarkis hingga melukai beberapa karyawan.
“Yang namanya perkebunan pasti ada penggarap, khusus yang di Bah Jambi ini kurang lebih penggarapnya sudah berkuasa dua tahun, yang terakhir ini ada tiga karyawan kita yang terluka karena ulah para penggarap,” ucap Iskandar.
“HGU diterbitkan oleh pemerintah, jadi permintaan kita sederhana, jangan ada penggarap lagi, itu mau kita replanting”, cetusnya. (joni erit yanto)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
