Ambon, TRIBRATA TV – DPD IKAPPI Kota Ambon bersama DPW IKAPPI Maluku kembali menyoroti lemahnya pengelolaan Pasar Mardika oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ketua DPW IKAPPI Maluku, Muhammad Marasabessy, SH, menyebut kondisi pasar rakyat terbesar itu semakin memprihatinkan meski telah menghabiskan anggaran APBN ratusan miliar rupiah.
“Pasar Mardika adalah jantung ekonomi Kota Ambon. Tapi sampai hari ini pengelolaannya masih jauh dari optimal. Yang menjadi korban selalu pedagang,” tegas Marasabessy.
Selain buruknya manajemen, IKAPPI juga menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah provinsi. Satu sisi Pasar Mardika dibiarkan semrawut tanpa penataan yang terarah, namun di sisi lain pasar Batu Merah justru dibiarkan berjualan bebas hingga menggunakan badan jalan tanpa langkah penertiban.
“Gubernur terlihat sangat terbatas dalam menerapkan kebijakan secara konsisten dan berkeadilan. Pasar Mardika terabaikan, sementara Batu Merah berjalan tanpa kendali. Di mana keadilannya?” ujarnya.
Marasabessy bahkan mempertanyakan fokus kepemimpinan gubernur saat ini.
“Ataukah gubernur lebih banyak mengutamakan agenda-agenda luar negeri dibanding melihat persoalan nyata di Ambon? Persoalan pasar ini tidak bisa diselesaikan dari jarak jauh. Dibutuhkan kehadiran langsung untuk memahami masalahnya,” kritiknya.
IKAPPI menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar mengkritik, tetapi juga siap memberikan solusi konkret.
“DPD IKAPPI Kota Ambon maupun DPW IKAPPI Maluku siap berkontribusi langsung dalam pengelolaan Pasar Mardika jika pemerintah membuka ruang kolaborasi. Kami meminta pemerintah melihat ini secara rasional dan membuka diri,” jelas Marasabessy.
IKAPPI bahkan menyatakan kesiapan untuk memberikan kontribusi PAD sebesar Rp 15 miliar per tahun apabila diberi mandat pengelolaan berbasis profesionalisme, transparansi, dan akurasi data.
Komitmen tersebut bukan tanpa dasar. Berdasarkan kajian IKAPPI, potensi PAD Pasar Mardika berasal dari retribusi harian, pendapatan parkir, hingga MCK. Simulasi konservatif menunjukkan potensi PAD melampaui Rp 15 miliar per tahun, bahkan dapat menyentuh di atas Rp 20 miliar jika dikelola tanpa kebocoran.
IKAPPI juga mendesak gubernur Maluku turun langsung melihat kondisi di lapangan serta mendengar keluhan pedagang yang setiap hari berjuang di tengah kesemrawutan pasar.
“Kami tidak datang membawa polemik, tapi membawa solusi. Pasar Mardika adalah aset besar daerah ini. Dengan pengelolaan tepat, pasar ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan bagi Maluku,” tutup Marasabessy. (Ali)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
