Timor Tengah Selatan, TRIBRATA TV
Anggota DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi NTT menemui masyarakat Desa Bonle’u untuk menjelaskan alasan jalan di Desa Bonle’u belum dibangun. Hal ini terkait dengan ditutupnya aliran air dari desa ini Kota Soe sebagai bentuk protes warga.
Rombongan DPRD yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Religius Usfunan dan Wakil Ketua II DPRD, Yusuf Soru bertemu dengan Kepala Desa, perangkat desa, para tokoh masyarakat dan pemuda pada Selasa (12/10/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Religius Usfunan mengatakan mereka datang bertemu langsung masyarakat Desa Bonle’u untuk menjelaskan DPRD sama sekali tidak punya niat untuk menipu masyarakat terkait kesepakatan pembangunan jalan di Desa Bonle’u.
“Kedatangan kami juga bukan untuk meminta bapak mama melepaskan air agar mengalir ke Kota Soe, tetapi kedatangan kami untuk menjelaskan kesepakatan bersama DPRD, Pemda dan tokoh ada Desa Bonel’u,” katanya.
Menurutnya sesuai kesepakatan antara Pemda dan DPRD serta tokoh adat Desa Bonleu tanggal 10 juni 2021 saat RDP, pemerintah dan DPRD sepakat mengerjakan jalan Bonle’u. DPRD menindaklanjut pekerjaan jalan, dibuktikan dengan kesiapan membahas APBD perubahan. DPRD dukung pemerintah untuk sediakan dana sebesar Rp3,75 miliar untuk pekerjaan jalan di desa Bonle’u.
Namun sebelum sampai pada pekerjaan, terjadi perubahan beberapa aturan diantaranya Bupati dan wakil bupati di masa pertengahan jabatan harus meninjau kembali, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Akibatnya perda ini harus ditinjau kembali, untuk dilihat dan disesuaikan,” tandasnya.
Lanjut Egy, panggilan akrab Religius, karena ada pembahasan perubahan Perda RPJMD dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka pembahasannya membutuhkan waktu yang agak panjang, sehingga pembahasan perubahan anggaran sampai hari ini belum diketok DPRD.
“Sebab sampai hari ini pemerintah daerah belum mendapatkan hasil evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun 2021 dari Gubernur NTT,” jelasnya.
Kedua, kata Egy lagi, dana Rp3,75 miliar ity disepakati untuk masukan ke Perubahan APBD untuk bisa dikerjakan, namun dalam perkembangan setelah KUAPPAS disetujui pemerintah dan DPRD, terjadi sebuah perubahan ketika masuk dalam RAPBD perubahan 2021.
Kenapa? Karena setelah dilihat kembali dokumen tender pada awal tahun ternyata perusahaan pemenang tender ini surat-suratnya sudah kadaluarsa sehingga jika masih tetap dilaksanakan di Perubahan APBD akan sangat berpengaruh karena harus tender ulang.
Egy melanjutkan, tender ulang belum bisa dilalukan karena belum disahkan APBD Perubahan. “Kalau minggu depan evaluasi gubernur sudah ada maka proses tender itu 21 hari lagi, dan kalau prosesnya November 2021, bertepatan dengan musim hujan maka sangat sulit untuk dikerjakan. Kalau dipaksakan tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Akibatnya bisa berdampak hukum,” katanya lagi.
Ia pun menjelaskan, kalau masuk dalam dana luncuran tahun 2022, tidak bisa dikerjakan pada awal tahun 2022 karena harus tunggu pada perubahan anggaran baru bisa dikerjakan.
Karenanya strategi yang disiapkan disesuaikan dengan tahapan anggaran maka DPRD setuju dilakukan tahun depan, dengan catatan, tahun ini DPRD setujui anggaran Rp650 juta untuk tanggal 5 Desember, alat berat akan diturunkan di Desa Bonle”u untuk melihat titik- titik jalan yang akan diperbaiki,”tandasnya.
“Nantinya di APBD murni 2022 DPRD melalui fraksi-fraksi akan menganggarkan Rp5 miliar sehingga Desember 2021 sudah ditenderkan untuk pekerjaan jalan Bonleu,” jelas Egi.
Obet Liem, seorang tokoh adat mengatakan tidak meminta dan mengharapkan pemerintah turun dan membangun jalan Bonleu lagi. “Saya sebagai masyarakat tidak mengerti tentang perubahan anggaran, namun yang saya sesali air dari Bonleu sudah dinikmati warga Kota Soe termasuk Pemda TTS dari tahun 2004, numun sampai sekarang kami hanya diberi janji saja tanpa ada sebuah tindakan nyata. Oleh karena itu kami tidak lepaskan air ini lagi untuk menuju Kota Soe sebelum jalan dikerjakan,” tegas Obet.
Warga lainnya Paul Ollin berharap jangan hanya DPRD yang turun dan bertemu langsung dengan masyarakat, tetapi Bupati dan wakil bupati juga harus datang dan ketemu dengan masyarakat Desa Bonle’u.
“Karena yang buat pernyataan bukan hanya masyarakat dengan DPRD, tapi juga dengan pemerintah,” kata Paul. (Yor Tefa)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
