Medan, TRIBRATA TV
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama Kapolres AKBP Ronald FC Sipayung dan Dandim 0207/Sml Letkol Info Hadrianus Yossy serta Kajari Bobbi Sandri menghadiri rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (High Level Meeting/HLM), Penyerapan Anggaran, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Narkoba bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota Se-Sumatra Utara.
Rapat tersebut berlangsung di aula Tengku Rizal Nurdin Kantor Gubsu Medan, Kamis (25/8/2022) dipimpin Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Edy Rahmayadi didampingi Ketua DPRD Sumut, Pangdam I/BB, Kapoldasu dan Kajatisu.
Dalam arahannya Gubs menyampaikan dasar rapat ini adalah evaluasi dari Presiden. “Kita tahu negara kita sedang tidak baik dan diharapkan ini bisa menjadi perhatian kita semua,”kata Gubsu.
Menurutnya penyerapan anggaran Sumatera Utara sekitar 4 % dan Simalungun berada di 38 %. “Ini perlu di perbaiki,”pinta Gubsu.
Gubsu berharap kepada semua Bupati dan Walikota agar memperhatikan dan mempelajari apa yang akan dilakukan dalam menekan inflasi di daerahnya masing-masing.
Disampaikan Gubsu, Provinsi Sumatera Utara berada di posisi inflasi sekitar 6 %. Namun untuk darurat narkoba harus menjadi perhatian bersama, Bupati, Dandim, Kapolres dan Kajari. “Mari kita bekerja untuk ini dan jangan kita terlibat di dalamnya,”ucap Gubsu.
Dalam kesempatan itu, Perwakilan Bank Indonesia, Dody menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahu 2022 di perkirakan lebih tinggi dari tahun 2021 dengan rentang proyeksi 4.1% – 4.9%
Dody mengatakan, tren peningkatan tekanan inflasi di wilayah Sumatera dan Provinsi Sumatera Utara pada bulan juli 2022 sebesar 6,43%, dan inflasi Sumut sebesar 5,62% sehingga harus diwaspadai karena telah melampaui sasaran. Penyebab utama inflasi tersebut adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.
Menurut Dody, faktor-faktor penahan inflasi 2022 Sumatera Utara adalah produksi yang meliputi koordinasi progam pengendalian inflasi dengan kesedihan pasokan, perbaikan pola tanam, optimalisai peran Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).
Selain itu, distribusi yang meliputi optimalisasi pengunaan APBD Untuk subsidi transportasi, penguatan Satgas pangan dan optimalisasi peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) serta konsumsi yang meliputi optimalisasi angaran APBD untuk operasi pasar murah, pelaksanaan komunikasi kepada masyarakatnya untuk menjaga ekspestasi inflasi.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut Brigjen Drs Toga H Panjaitan memaparkan, Sumatera Utara terbesar terpapar narkotika, baik yang pasif atau yang aktif.
“Setiap hari di Sumatera Utara hampir mencapai Rp150 miliar belanja narkotika yang dampaknya memberikan inflasi, dampak lain juga terhadap ekonomi dan kriminal. Dan juga berdampak terhadap sosial,”ujar Toga.
Dalam paparannya, Toga mengatakan, penyalahgunaan narkotika kebanyakan masyarakat miskin, ada kuli bangunan, anak-anak gelandangan, tukang parkir dan supir angkot. “Langkah yang perlu di lakukan adalah pembinaan penyalahgunaan narkoba,”sebut Toga.
Toga meminta kepada masing-masing daerah, harus memfasilitasi, pembinaan dan penangan penyalahgunaan narkotika, dan setiap tahun memberikan anggaran dalam memberikan pembinaan penyalahgunaan narkotika.
“Kita juga tidak boleh memberikan kekerasan kepada penguna, harus ada kesabaran kita dalam melakukan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika. Ada sekitar 80 % kasus yang berhasil kami tangani dengan cara wajib lapor untuk penguna aktif,”kata Toga. (ronaldo nainggolan)
