Sabang, TRIBRATA TV
Wacana legalisasi ganja untuk keperluan medis kembali mencuat di publik. Kali ini, gagasan itu datang dari Wali Kota Sabang, Zulkifli Adam alias Teungku Agam, yang menilai legalisasi ganja bisa menjadi peluang ekonomi baru bagi Aceh setelah berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027 mendatang.
Menurut Zulkifli, ganja dapat menjadi sumber ekonomi potensial jika dibudidayakan secara legal dengan pengawasan ketat dan pemanfaatan terbatas untuk keperluan medis serta riset kesehatan.
Ia mencontohkan langkah Thailand, yang telah lebih dulu membuka izin ganja medis untuk mendukung sektor kesehatan dan perekonomian.
“Jika dikelola dengan benar dan hasilnya dikembalikan untuk masyarakat, ganja medis bisa menjadi sumber ekonomi baru pengganti Otsus bagi Aceh,” ujar Teungku Agam dalam keterangannya, pekan ini.
Zulkifli juga meminta pemerintah pusat dan DPR RI untuk mempertimbangkan usulan tersebut dengan pendekatan berbasis riset ilmiah, bukan hanya melalui stigma negatif terhadap tanaman ganja yang selama ini identik dengan penyalahgunaan narkotika.
Sementara itu, pejabat lain, Marthinus, menilai wacana legalisasi ganja medis dimungkinkan sepanjang riset ilmiah dapat membuktikan manfaatnya bagi dunia kesehatan.
“Apabila hasil riset menunjukkan ganja memiliki manfaat signifikan untuk pengobatan, kami siap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna mengatur penggunaannya, termasuk menentukan penyakit yang dapat diobati dengan bahan aktif dari ganja,” jelasnya.
Wacana ini tidak bisa dilepaskan dari konteks otonomi daerah Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Provinsi ini memiliki kewenangan luas dalam mengelola sumber daya alam dan menjalankan syariat Islam.
Namun, otonomi tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional, termasuk UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (red)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
