Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Kalbar,.Ini Harapan Gubernur Sutarmidji

- Editorial Team

Selasa, 4 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pontianak, TRIBRATA TV

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak Kalimantan Barat, Senin (03/07/2023).

Rapat yang mengangkat tema “Sinergi Kolaborasi dan Akselerasi Gugus Tugas Agraria Kalimantan Barat Berjaya Masyarakat Sejahtera” ini bertujuan sebagai ajang atau forum untuk merumuskan dan mencarikan upaya solusi terhadap permasalahan-permasalahan agraria pertanahan yang ada di Kalimantan Barat serta merumuskan denah rencana aksi terhadap permasalahan-permasalahan baik terkait dengan penataan aset maupun terkait dengan penataan akses dengan harapan agar tercipta upaya percepatan terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Kalimantan Barat.

“Semoga Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) ini bisa menyukseskan program Reforma Agraria dan kita berharap ke depan Reforma Agraria ini betul – betul bisa mewujudkan tujuan dari Reforma Agraria itu, yaitu untuk kesejahteraan rakyat dengan distribusi tanah yang memang bermanfaat untuk daerah demi kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan sampai terus terjadi ketimpangan dalam penguasaan lahan satu daerah dan Bupati/Walikota harus memperhatikan itu,” ucapnya.

BACA JUGA  Kapolsek Jongkong Hadiri Apel Siaga Coklit dan Pelantikan Pantarlih

“Kalau saya usul misalnya hutan adat di situ cocok ditanam apa, supaya Pemerintah Daerah bisa bantu, jangan sampai maunya masyarakat tanam durian tapi tidak cocok, tidak bisa. Jadi harus dianalisis dulu lahan itu cocok ditanam apa baru terbit, terutama untuk perorangan kalau komunal tidak masalah, bisa tidak cocok untuk yang ini, bisa untuk yang lain,” jelas mantan Walikota Pontianak ini.

Dirinya juga berharap BPN bisa mengatur lahan-lahan di daerah strategis untuk kegiatan perekonomian masyarakat dan jangan sampai dibiarkan tak termanfaatkan, bahkan menjadi lahan kosong yang tidak produktif.

“Harus dimanfaatkan, karena kalau di kuasai satu pemodal wilayah itu wilayah pertumbuhan tapi tidak digunakan untuk apa dan sebagainya kan rugi kita, karena pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi,” harapnya.

Kemudian Orang nomor satu di Kalimantan Barat ini juga mengapresiasi atas kinerja BPN Provinsi Kalimantan Barat. Dirinya juga optimis pada tahun 2025 target 126 juta lahan seluruhnya akan tersertifikasi.

BACA JUGA  Kapolres Sintang Tinjau Pelaksanaan Pilkades Serentak

“Saya rasa bisa karena sejak kemerdekaan sampai tahun 2016 kalau tidak salah itu baru 46 juta sertifikat dan sekarang sudah dibatas 108 juta. Jadi kinerja BPN dari tahun 2016 sampai sekarang itu bisa mengalahkan sertifikat yang terbit sejak kemerdekaan, sisanya kurang lebih 20 juta itu dalam waktu 2 atau 3 tahun target selesai bisa,” terangnya.

Ia juga menuturkan kendala yang dihadapi masyarakat umumnya adalah biaya BPHTB. Ia berharap permasalahan ini bisa dipertimbangkan agar digratiskan.

“Gratiskan sajalah BPHTB nya untuk lahan masyarakat itu kecuali korporasi jangan, tapi kalau masyarakat untuk luas tertentu seharusnya dibebaskan. Buat saja SK Bupati misalnya luas dibawah 1.000 bebas BPHTB, di atas 1.000 sampai 5.000 bayar 20 persen boleh saja jadi ada keringanan untuk masyarakat. Tujuan kita (Pemerintah) mensejahterakan masyarakat, bukan mendapatkan penghasilan atau PAD setinggi-tingginya,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Bang Midji ini juga menyampaikan bahwa untuk lahan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di akhir tahun ini 95 persen terselesaikan.

BACA JUGA  Polres Sekadau Tingkatkan Kinerja Melalui Supervisi dan Asistensi ke Polsek Jajaran

“Insyaa Allah saya rasa akhir tahun ini 95 persen lebih itu tuntas, karena sekarang untuk penilaiannya semua sudah dan kita pakai patokan dari BPN yakni Zona Nilai Tanah. Kita pakai itu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat hak pengelolaan Pemerintah Provinsi Kalbar sebanyak 2 buah Sertifikat yang diserahkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalbar kepada Gubernur Kalbar. (hasan)

—————————————

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.

Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online

Berita Lainnya

Meriahkan HUT Kubu Raya, Murid TK Pembina 2 Berpakaian Adat
SPBU 63.785.001 Balai Batang Ketat dalam Aturan Penjualan BBM
BP3MI Kalimantan Barat Fasilitasi Pemulangan dan Pendampingan PMI Asal Sanggau
Pangdam XII/Tpr dan Kapolda Komitmen Jaga Kondusifitas Wilayah
Terima Aduan Masyarakat, Polsek Tayan Hulu Beri Peringatan Tegas pada Pelaku PETI
Sapu Bersih, Empat Prajurit Yonif TP 833/Bumi Daranante Raih Medali Emas di Lomba Tinju Besantak Series
Cegah Karhutla Meluas, Polsek Noyan Cek 8 Titik Hotspot di Sejumlah Desa
Bupati Sanggau Tutup Gawai Nosu Minupodi XXII

Berita Lainnya

Sabtu, 18 Juli 2026 - 16:08 WIB

Meriahkan HUT Kubu Raya, Murid TK Pembina 2 Berpakaian Adat

Sabtu, 18 Juli 2026 - 12:14 WIB

SPBU 63.785.001 Balai Batang Ketat dalam Aturan Penjualan BBM

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:20 WIB

BP3MI Kalimantan Barat Fasilitasi Pemulangan dan Pendampingan PMI Asal Sanggau

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:08 WIB

Pangdam XII/Tpr dan Kapolda Komitmen Jaga Kondusifitas Wilayah

Senin, 13 Juli 2026 - 07:01 WIB

Terima Aduan Masyarakat, Polsek Tayan Hulu Beri Peringatan Tegas pada Pelaku PETI

Berita Terbaru

Peristiwa

Tanggul Jebol, Tapteng Dihantam Banjir Lagi

Minggu, 19 Jul 2026 - 10:23 WIB