GMNI: Slogan Bolo Labuhanbatu, Jauh Panggang dari Api

Labuhanbatu, TRIBRATA TV

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Labuhanbatu, Hamdani Hasibuan, mengkritisi slogan “Bolo Labuhanbatu” yang masih jauh dari ekspetasi yang diharapkan.

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu periode 2021-2024 yang ber-slogan Bolo Labuhanbatu memiliki visi terwujudnya masyarakat Labuhanbatu yang berkarakter, maju dan sejahtera tahun 2024.

Hal ini dijabarkan dalam 10 agenda kebijakan prioritasnya.

Seharusnya dalam rencana pembangunan Kabupaten Labuhanbatu, bupati dan wakil bupati harus sudah punya terobosan dalam kebijakannya, yang lebih mengarah kepada perbaikan “bolo”

“Kita ambil saja contoh, dalam bidang pertanian padi, Labuhanbatu hingga saat ini memiliki puluhan hektar lahan pertanian sawah yang belum mampu melakukan balek damen (panen 2 kali dalam setahun). Serta tanah yang berstatus kawasan hutan yang lebih banyak dikuasai pengusaha daripada masyarakat yang membutuhkan. Ini juga harus ditata kembali melalui regulasi dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya, Kamis (3/3/2022) di Rantauprapat.

Selain itu persoalan di sektor nelayan, bupati seharusnya sudah memberdayakan instansi terkait, untuk mengkaji persoalan alat tangkap ikan yang dilarang masih bebas beroperasi dan bukan hanya terfokus kepada pemberian bantuan alat tangkap.

“Jika kita membaca dan memahami sepuluh isi penjabaran agenda prioritas tersebut, tidak menutup kemungkinan seluruh persoalan yang mendasar masyarakat akan dapat terselesaikan, namun sayangnya kita lihat sampai hari ini kebijakan Bupati dalam arah pembangunan sangat jauh panggang dari api,” tandasnya.

Jangankan kebijakan yang mengarah kepada penyelesaian persoalan masyarakat, perubahan hal-hal yang sifatnya mendasar pun tidak belum keliatan, untuk pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan.

Malah bupati dan wakil masih lebih terfokus kepada kegiatan serimonial, seperti pelantikan dan undangan.

Visi misi seharusnya menjadi pijakan bupati dan wakil dalam mengambil suatu kebijakan, apalagi jabatan bupati saat ini relatif singkat tidak seperti biasanya. (marhite)