Samosir, TRIBRATA TV
Ratusan warga dari kenegerian Ambarita yang terdiri dari empat desa di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, berunjuk rasa (unras) di Kantor DPRD Samosir, Selasa (30/09/2025).
Dalam aksi ini, di hadapan sejumlah Anggota DPRD Samosir, ratusan warga dari Desa Ambarita, Garoga, Siallagan Pindaraya, dan Unjur menuntut agar izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) milik Parna Jaya Sejahtera di Kecamatan Simanindo yang dikeluarkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, secepatnya dicabut.
Saat berorasi, warga mengaku takut akan kembali terjadi peristiwa bencana alam seperti banjir bandang yang membawa material lumpur, bebatuan dan potongan kayu dari perbukitan kawasan hutan. Banjir bandang pernah terjadi beberapa tahun lalu yang melanda lima desa di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
Bencana itu diduga akibat kegiatan penderesan getah pinus yang dilakukan kelompok HKM Parna Jaya Sejahtera yang telah menyalahi aturan.
Selain penderesan getah pinus yang diduga telah menyalahi aturan di lokasi izin HKM milik Parna Jaya Sejahtera tersebut, warga menemukan sejumlah material kayu olahan berupa papan dan kayu broti, serta berdirinya sebuah pondok.
Juga pembukaan jalan di lokasi kawasan hutan yang diduga dilakukan oleh HKM Parna Jaya Sejahtera, saat sejumlah warga melakukan pengecekan ke lokasi tersebut.
Aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Kantor DPRD Samosir, langsung disambut Ketua dan Wakil Ketua DPRD Samosir beserta anggota lainnya.
Pimpinan Aksi, Hasiholan Sitanggang, warga Desa Ambarita, dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan warga diantaranya meminta Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mendesak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, segera mencabut izin HKM Parna Jaya Sejahtera. Karena diduga sebagai penyebab banjir bandang yang membawa material kayu, saat musim penghujan.
Sejumlah massa pun diterima Ketua dan Wakil DPRD bersama sejumlah anggota lainnya, di ruang rapat DPRD. Mereka menampung aspirasi dan mendengarkan aspirasi dan tuntutan warga.
DPRD akhirnya merencanakan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (02/10/2025) mendatang yang menghadirkan elemen -elemen terkait.
“Setelah kami mendengar dan menampung aspirasi masyarakat dan persetujuan dari keseluruhan fraksi dan tim gabungan sepakat, rapat dengar pendapat ini akan dilanjutkan pada hari Kamis 2 Oktober 2025,” ujar Nasib Simbolon, Ketua DPRD Kabupaten Samosir.
Dalam RDP itu, DPRD akan menghadirkan HKM Parna Jaya, Pemerintah Kabupaten Samosir, KPH XIII, TNI/Polri dan elemen masyarakat yang melakukan aksi.
Sebelumnya, HKM, Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera (PJS) membantah keras atas tudingan adanya penebangan kayu diarea kawasan hutan yang dikelolanya.
Menurut Ketua Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera, Krisman Siallagan didampingi Sekretaris Jumanti Sidabutar seperti dikutip dari SIB, Minggu (28/9/2025), area KTH Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera berlokasi di tiga desa yaitu Desa Garoga, Ambarita dan Unjur dengan luas sekira 686 hektar.
“Kita bekerja sesuai dengan rencana kerja tahunan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Semua kegiatan berjalan dengan baik hingga melakukan penanaman pohon diantaranya, durian, alpukat, aren dan pucuk merah sudah puluhan ribu pohon ditanami di area itu dan dirawat,” kata Krisman.
Sementara Jumanti Sidabutar mengatakan pihaknya tidak pernah melakukan penebangan, walau diakuinya dikawasan tersebut ada beberapa pohon yang tumbang akibat angin kencang. “Itu bisa dilihat dan dibuktikan apakah itu ditebang atau tumbang dan bekas penebangan yang lama,” jelasnya.
Jumanti Sidabutar juga menegaskan Parna Jaya Sejahtera sudah memegang lisensi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di kawasan hutan di Desa Garoga, Unjur dan Ambarita, Kecamatan Simanindo.
Sedang Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidauruk membenarkan adanya Pengaduan masyarakat (Dumas) terkait penebangan kayu di kawasan itu.
Dijelaskan AKP Edward Sidauruk, pihaknya sudah meninjau langsung lokasi terkait. “Benar ada penebangan dilokasi tapi itu adalah penebangan lama,” katanya. (Ambrosius Simbolon)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
