Medan, TRIBRATA TV
Dua hari lamanya pada 30 –31 Maret 2021 kepengurusan DPD Sumut LSM-PERKARA (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) melakukan road show ke 5 daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Jumat (30/4/2021).
Kegiatan road show ini untuk pengembangan dan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM-PERKARA di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun.
Ketua DPD Sumut LSM-PERKARA Nelson R Marpaung mengatakan, dalam momentum itu dimanfaatkan pihaknya untuk sharing dan dengar pendapat tentang sebaran pohon akasia dan eukaliptus yang ada di kawasan Tapanuli secara umum dikelilingi 5 wilayah kabupaten.
Disebutkan, untuk sebaran pohon akasia dan eukaliptus di Tapanuli secara umum telah menimbulkan kecemasan bagi warga di 5 wilayah tersebut.
Hal itu disebabkan, karena lahan lahan menjadi kering dan unsur hara yang sudah menipis, sehingga menjadi susah dan tak dapat lagi ditanami untuk tanaman kehidupan jenis kentang, cabai, jahe. Kecuali dengan cara pemakaian pupuk yang cukup banyak.
Ketua DPD mendapat masukan dan keluhan dari beberapa warga serta jajaran kepengurusan DPC bahwa kayu akasia dan eukaliptus telah menyebar luas.
Melalui sharing dan dengar pendapat dengan Ketua DPC Humbang Hasundutan dan Ketua DPC Toba terungkap ada beberapa keluhan dan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa kayu Akasia Mangium dan Eucaplyptus yang sudah menyebar luas secara sistematis menimbulkan kecemasan bagi warga di 5 Kabupaten.
“Banyak warga mengeluhkan dengan mengeringnya tanah, sangat khawatir akan pendapatan mereka menurun tajam, serta terjadi krisis pangan berkepanjangan,” ujar Nelson R Marpaung menirukan ucapan para ketua DPC kepada TRIBRATA TV.
Selain itu, para Ketua DPC menyebutkan, dapat semakin meningkatnya angka kemiskinan di daerah sekeliling Danau Toba, serta dampak lainnya hutan juga tak lagi dapat menyimpan air secara natural.
Tidak sampai disitu, Ketua DPD Sumut LSM-PERKARA Nelson R Marpaung juga menjelaskan, keluhan warga tersebut telah diterima oleh pihaknya, dan akan melakukan riset dan penelitian secara utuh dan akuntabel, karena warga tidak boleh juga hanya berasumsi saja.
“Namun perlu diadakan pengecekan dan penelitian dilapangan secara menyeluruh dengan melakukan riset secara komprehensif, sebab masyarakat tidak dapat hanya memberikan asumsi, namun harus memberikan berdasarkan fakta dan data,” kata Nelson R Marpaung secara tegas dan serius.
Untuk itu, pihaknya merekomendasikan, perlu dilakukan pengambilan data secara meyeluruh, serta akan mengupayakan mengajak para pemangku kepentingan (Stakeholder) melakukan kajian dan penelitian, khususnya melibatkan beberapa Universitas di Sumatera Utara atau Universitas Swasta bersama dengan jajaran LSM-PERKARA.
Kemudian, dari hasil penelitian itu diharapkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dapat melihat dengan jelas kondisi tanah yang sebenarnya, guna menindak lanjuti demi perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sejajaran, untuk secara bersama sama mencari jalan penyelesaian dan perbaikan.
Nelson juga mengutarakan, dengan melihat kepentingan lebih besar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) perlu juga dijaga pasokan air secara terus menerus, karena PLTA ini merupakan aset nasional dan berdampak langsung kepada supply listrik di wilayah Sumatera Utara.
Lebih lanjut, kata Nelson, pekan depan akan dimulai menindak lanjuti kepada pihak pihak terkait, dengan harapan segera terealisasikan kerja sama yang baik melalui lembaga Pendidikan Tinggi di Sumatera Utara.
“DPD Sumut LSM PERKARA akan melihat kepentingan masyarakat luas, dan akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mencari upaya meyelamatkan kepentingan Rakyat sebagai akibat dari kedua jenis pohon tersebut,” tegasnya.
Secara khusus, apabila hutan secondary dan tertiary forest terus dilakukan exploitasi maka yang pasti tingkat kesuburan tanah akan menurun, ini juga akan berakibat kepada anak cucu dikemudian hari, maka sangat perlu untuk ditindak lanjuti. (Bonni)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
