Sitaro, TRIBRATA TV
Tak semua pemimpin datang dengan niat untuk memimpin. Ada pula yang justru muncul karena didorong oleh situasi dan panggilan hati. Seperti itulah kira-kira gambaran dari sosok Febson FG Dauhan—atau yang lebih akrab disapa Mbau Soni—yang belakangan ini ramai dibicarakan dalam wacana reformasi PD Pelayaran Sitaro di kediamannya Kelurahan Bebali, Jumat (27/06/2025).
Kehadirannya di pusaran isu tersebut sebenarnya jauh dari rencana. Bahkan untuk diwawancarai saja, pria kelahiran Siau Barat Selatan tahun 1972 ini sempat enggan.
“Bukan saya tidak mau bicara, tapi saya tidak ingin diposisikan seolah-olah saya sedang mencalonkan diri,” tegasnya saat akhirnya membuka ruang diskusi.
Banyak yang mengira dirinya sedang “naik panggung”, mencari simpati atau panggung politik. Namun faktanya, Soni Dauhan tak pernah mendaftarkan diri menjadi calon Direktur PD Pelayaran. Bahkan, ia mengaku belum pernah membuat niat ke arah itu.
“Kalau masyarakat menghendaki, saya akan pikirkan serius, tentu saya minta ijin dari Tuhan, istri dan anak-anak dulu. Tapi niat pribadi untuk maju? Tidak ada,” ujar lulusan Chief Engineer Class 1 itu.
Nama Febson mencuat bukan tanpa alasan. Portofolionya panjang. Dari pengalaman sejak tahun 1995, sederet sertifikasi keselamatan, hingga kiprahnya sebagai konsultan maritim, semua bicara tentang satu hal: kompetensi.
Ia menyelesaikan pelatihan ISM Code (International Safety Management), memiliki sertifikasi Helicopter Underwater Escape Training (HUET), dan berbagai keahlian teknis lain yang bahkan jarang dimiliki oleh pejabat pelayaran lokal.
Namun bukan hanya soal teknis. Soni juga dikenal vokal dalam memperjuangkan profesionalisme dan bersihnya sistem manajemen. Menurutnya, PD Pelayaran Sitaro saat ini sedang tidak baik-baik saja.
“Kita harus jujur. Sistem manajemen kita berantakan. Banyak pelabuhan tidak terlayani maksimal, kapal tidak efisien, dan terlalu banyak pihak yang mengatur,” tegasnya.
Ia mencontohkan pelabuhan-pelabuhan seperti Makalehi, Buhias, Tagulandang hingga Sawang yang belum diberdayakan secara merata. Padahal potensi konektivitas sangat besar untuk mendongkrak ekonomi lokal.
Menurutnya, pelayanan publik harus netral. Ia mengkritik keras praktik-praktik penggunaan kapal plat merah yang justru digunakan untuk kepentingan politik sesaat.
“Kita tidak boleh terus dinina bobokan oleh urusan politik dalam operasional. Ini perusahaan, bukan panggung kampanye,” katanya.
Dari sisi pengelolaan keuangan, ia juga menyebut suatu contoh, ada banyak kebocoran seperti penjualan minyak ilegal oleh kru hampir kebanyakan di dunia pelayaran di Indonesia ini, atau juga pemasukan pasasi yang tidak tercatat resmi ke dalam kas perusahaan.
Untuk itu, ia menekankan perlunya sistem kerja yang punya struktur jelas. “Kita butuh AD ART yang kuat, Safety Management System yang dijalankan, bukan sekadar pajangan di rak kantor,” ungkapnya.
Selain sistem, ia juga menyebut kualitas SDM sebagai tantangan. “Jangan asal rekrut. Pekerja minimal punya sertifikat, tapi yang paling penting bisa kerja sesuai tanggung jawab,” imbuhnya.
Ia pun menyoroti sistem perawatan kapal yang selama ini belum disiplin. Baginya, tanpa running maintenance yang rapi dan logistik yang efisien, kapal hanya akan menjadi beban, bukan aset.
Soal pelayanan, ia ingin kapal tidak hanya mengejar profit, tapi juga menjadi penggerak keadilan sosial. Menurutnya, masyarakat harus dilayani setara, tanpa pandang politik, suku atau status sosial.
“Ciptakan budaya antre. Siapa cepat dia dapat. Jangan akal-akalan, jangan akal-akalin muatan kapal. Semua harus ikut SOP. Kalau overload, nyawa taruhannya,” katanya serius.
Ia juga menegaskan kembali: profesionalisme harus menjadi pondasi. “Kalau semua dikelola baik, tidak perlu muluk-muluk. Jalan normal saja, transparan dan efisien, sudah cukup bikin sehat,” tambahnya.
Baginya, Pelayaran Sitaro bisa dan harus menjadi tumpuan konektivitas di daerah kepulauan yang menantang seperti Sitaro. Apalagi, wilayah ini bukan seperti daerah daratan biasa.
“Kalau kapal tidak jalan, orang tidak makan. Begitu sederhananya. Jadi jangan main-main dengan urusan pelayaran,” ucapnya.
Ia menilai PD Pelayaran bisa jadi mesin pemerataan ekonomi, asalkan dikelola benar. “Selama pulau-pulau kecil masih terisolir, berarti pelayaran belum berfungsi maksimal,” ujarnya.
Banyak yang mulai melihat siapapun boleh menjadi pemimpinan pelayaran Sitaro ini bahwa mungkin justru orang seperti Febson dan lain lainya yang ingin membesarkan daerah tercinta ini yang dibutuhkan: bukan yang datang dengan ambisi, tapi yang hadir karena dorongan integritas dan pengalaman.
“Pelayaran itu bukan sekadar kapal. Ini soal memastikan tak ada warga yang tertinggal dari pembangunan,” katanya, menutup perbincangan. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
