Jakarta, TRIBRATA TV
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, menegaskan, Polri harus mendengar masukan dari masyarakat dalam mengungkap kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Chandra. Kasus ini melibatkan dua jenderal di Bareskrim sekaligus, Irjen Napoleon Bona Parte dan BJP Prasetyo.
Hingga seharian kemarin, Listyo tak pernah beranjak dari ruang kerjanya, Bareskrim Mabes Polri. Kesibukan melayani konfirmasi oleh sejumlah jurnalis terkait kasus buron cessie (hak tagih) Bank Bali itu, ikhlas dilakoninya.
Dalam satu kesempatan pekan ini bincang-bincang di ruangan kerjanya di lantai 17 Gedung Bareskrim Mabes Polri Jl Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, itu jadi kenyataan.
Mengenakan setelan kemeja putih, alumni Akademi Kepolisian 1991, itu serius menanggapi obrolan soal kasus Djoko Chandra. Bareskrim, kata mantan Kapolda Banten itu, sangat serius mengungkap skandal gratifikasi tersebut.
Menurut Listyo, untuk menunjukkan ke publik bahwa marwah hukum masih ada dan harus ditegakkan di Indonesia.
Dalam penegakan hukum, katanya, Polri harus peka dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. “Ini juga menjadi hal penting, sehingga rasa keadilan masyarakat tidak terkoyak,”sebutnya.
Karena, menurut mantan Kapolres Pati itu, penegakan hukum terkadang dirasakan kurang adil dan masih banyak hal yang harus diperbaiki.
“Marwah institusi harus terus menerus kita perbaiki dan kita jaga. Polri juga harus mampu mengawal dan selalu berada di depan dalam menyuksekan program-program pemerintah. Apalagi, dalam situasi saat ini, pemerintah sedang bekerja keras untuk menangani dampak covid dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional,”katanya.
“Banyak yang harus dikerjakan dan itu semua butuh dukungan dan kepercayaan publik,”tambah Listyo.
Listyo lantas bercerita seputar paradigma baru Polri. Bahwa saat ini, sambungnya, Polri harus benar-benar menginternalisasi dan mengejawantahkan nilai-nilai Tri Brata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian.
Karena, menurutnya, masyarakat saat ini sudah sangat kritis. Polri sendiri sudah menjadi lembaga publik yang sangat terbuka.
“Gampang dilihat orang, oleh karena itu, transparansi dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas menjadi penting untuk menjaga kepecayaan publik,”ujar Listyo lagi.
Saat ini, lanjutnya, semua sudah serba-terbuka. Informasi apapun akan cepat sampai ke masyarakat dan itu tidak bisa dihindari. “Kalau Polri tidak sungguh-sungguh, maka masyarakat akan mudah menilai. Karena tidak ada yang bisa ditutupi di era kemajuan tekhnologi informasi saat ini,”tandas jenderal bintang 3 itu.
Karenanya, Polri harus mau menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelayan masyarakat. “Dengan mau mendengar, Polri pasti akan mudah menyerap masukan-masukan dari masyarakat, sehingga kita bisa mengetahui apa yg diharapkan masyarakat dari Polri,”sebut Listyo.
Dikatakannya, Polri harus terus membangun komunikasi dengan eksternal secara baik dan terorganisir. Listyo lantas menceritakan kisahnya saat menjabat Kapolda Banten, Agustus 2016 – Desember 2019.
Dia mengaku selalu membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hampir setiap hari, disempatkannya selalu membuka ruang komunikasi dan silaturahim, baik di kantor, rumah dinas. Bahkan, Listyo yang berkunjung ke masyarakat langsung. Apalagi, Banten adalah kota 1000 pesantren sejuta santri.
“Oleh karena itu, perlu untuk terus membangun silaturahim. Utamanya dengan para tokoh ulama, tokoh masyarakat adat dan tokoh-tokoh muda serta stakeholder lainnya,”kata Listyo. Membina silaturahim itu, diakuinya, pun sudah ditanamkan sejak ia menjabat Kapolres Pati dan Surakarta.
“Hubungan dan soliditas antar instansi pemerintah baik TNI, Pemda dan Institusi APH dan stake holder yang lain juga harus terus menerus dibangun, agar semakin solid dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.
Listyo sangat bersyukur, selama menjadi Kapolda Banten, senantiasa diberi kemudahan dalam mengambil keputusan. “Saat mengambil keputusan, kadang kita perlu memahami kearifan lokal. Sehingga, kita paham betul apa yang dirasakan dan diharapkan masyarakat dari Polri,”tutupnya. (ed)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
