Tapanuli Utara, TRIBRATA TV
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, menghadiri Rapat Koordinasi Penentuan Calon Penerima Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi Pekerja Rentan di Sumatera Utara Tahun 2025. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Togap Simangunsong di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (26/8/2025).
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, khususnya melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor informal. Data calon penerima mengacu pada desil 1 dan desil 2 P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang telah diverifikasi dengan data kependudukan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Sekda Provsu menegaskan Pemprov Sumut berkomitmen melindungi pekerja rentan, terutama di sektor perkebunan sawit, pertanian, dan perikanan.
“Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 20.879 pekerja rentan sebagai penerima bantuan iuran JKK dan JKM, terdiri atas 17.361 pekerja sektor sawit di 21 kabupaten /kota serta 3.518 pekerja sektor petani dan nelayan di wilayah miskin ekstrem, khususnya Kepulauan Nias,” ujarnya.
Sekda juga meminta bupati/walikota se-Sumut untuk memastikan penetapan penerima sesuai kuota, dengan memprioritaskan pekerja miskin ekstrem dan berisiko tinggi. Selain itu, verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara tertib, serta pelaksanaan program dikawal secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara, Yuliani Siregar, menjelaskan program ini bukan sekadar soal angka penerima, tetapi menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja informal berisiko tinggi. Melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), keluarga pekerja mendapatkan jaminan sosial yang lebih pasti, sekaligus mencegah mereka jatuh semakin miskin ketika menghadapi musibah.
Kadisnaker menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat perlindungan sosial benar-benar dirasakan masyarakat serta mendukung tercapainya target penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumatera Utara.
Turut hadir dalam Rakor tersebut para bupati/walikota se-Sumatera Utara, termasuk Wakil Bupati Tapanuli Utara, bersama pimpinan daerah lainnya dari 24 kabupaten/kota di Sumut. (Wahyu Hutabarat)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
