Sitaro, TRIBRATA TV
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dengan UPT PLN Siau, Rabu (20/8/2025), berlangsung dalam suasana yang penuh kritik dan ironi. Pasalnya, persoalan pemadaman listrik yang menjadi keluhan masyarakat justru terjadi di saat sidang paripurna penting berlangsung.
Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Janis, SH, yang memimpin jalannya RDPU, menegaskan bahwa pemadaman listrik di Siau telah menimbulkan keresahan luas. “Hampir setiap minggu ada pemadaman, alasannya selalu pemeliharaan jaringan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ucap Janis dengan nada tegas.
Ironinya, saat rapat penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tengah berlangsung, listrik di gedung DPRD justru padam. Para legislator dan pejabat eksekutif pun terpaksa melanjutkan sidang di bawah cahaya senter handphone.
Momen krusial yang seharusnya menandai arah pembangunan lima tahun ke depan berubah menjadi simbol keterpurukan. Visi besar “Sitaro Masadada” – maju, sejahtera, damai, dan dahsyat – justru disahkan dalam gelap gulita.
Dalam penjelasannya, pihak PLN menyampaikan bahwa di Siau terdapat lima unit mesin pembangkit dengan kapasitas 3,5 megawatt (MW). Sementara beban puncak hanya mencapai 3,1 MW. “Secara hitungan, masih ada surplus daya 400 hingga 500 kilowatt. Namun pemadaman tetap dilakukan karena alasan pemeliharaan,” jelas perwakilan PLN.
Pernyataan ini langsung menuai tanda tanya dari anggota dewan. Mereka menilai, jika daya listrik mencukupi, seharusnya pemadaman tak perlu sesering sekarang. Apalagi, pemadaman mendadak kerap terjadi di beberapa wilayah seperti Kampung Lai, Siau Tengah, yang membuat masyarakat merasa dianaktirikan.
DPRD juga meminta agar pemerintah kampung ikut dilibatkan ketika PLN melakukan pemeliharaan jaringan. “Peran Opo Lao Lai dan para aparat kampung sangat penting. Kalau masyarakat tahu jadwalnya jelas, mereka bisa membantu dan tidak kaget dengan pemadaman mendadak,” tambah Janis.
Masyarakat pun berharap, suara DPRD menjadi tekanan kuat agar PLN memperbaiki sistem pelayanan. “Jangan setiap minggu alasannya pembersihan jaringan. Kalau benar ada surplus daya, kenapa kami harus hidup dalam kegelapan?” ujar salah satu warga yang hadir di pelataran gedung dewan.
Sorotan tajam itu menjadikan PLN tak bisa lagi bersembunyi di balik alasan teknis. Bagi warga, listrik bukan sekadar penerangan, melainkan urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
Tak hanya soal kenyamanan, pemadaman mendadak juga berdampak pada pelayanan kesehatan. Sejumlah puskesmas di Siau dilaporkan sering kewalahan saat aliran listrik padam, meski generator cadangan tersedia, namun tidak selalu berfungsi optimal.
Akhirnya, DPRD menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. “Kami akan evaluasi terus kinerja PLN. Jika pelayanan tidak membaik, kami akan meminta intervensi dari PLN Wilayah bahkan sampai ke pusat,” tegas Janis.
Sorotan semua orang di media sosial pun menggema, memperlihatkan bagaimana keresahan publik telah mencapai puncaknya. Rapat DPRD yang berlangsung dalam gelap kini menjadi simbol perlawanan masyarakat Sitaro terhadap pelayanan listrik yang dianggap jauh dari harapan. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
