Keerom, TRIBRATA TV
Tim kerja pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) menyerahkan dokumen pemekaran Kabupaten Yaffi kepada Ketua DPRD Keerom, Bambang Mujiono di Ruang Komisi C DPRD Keerom pada Selasa (3/8/2021).
Kordinator tim, Hans Piter Sumel berharap DPRD Keerom dapat menerima dan menyetujui pemekaran Kabupaten Keerom. Juga bisa melobi pusat untuk meloloskan Kabupaten Yaffi sebagai kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Keerom.
“Kami telah berkordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah, seperti Gubernur Papua, DPRD Papua, MRP, Dirjen Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri dan instansi lainnya. Semuanya sudah menerima dokumen ini,” kata Hans Piter Sumel didampingi Yusack Apnawas dan Markus Gonay.
Menurutnya, penyerahan dokumen ini kepada DPRD untuk legalitas hukum sekaligus memberikan dukungan kepada tim kerja pemekaran DOB Kabupaten Yaffi.
“Semua dokumen sudah kami lengkapi, termasuk SK Gubernur, SK Ketua DPR, SK Ketua Majelis Rakyat, SK Bupati Keerom, SK Ketua DPRD Keerom, Rekomendasi Kepala Badan Intelejen Daerah,” tandasnya.
Dikatakannya pemekaran daerah ini untuk memperpendek jarak pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat terwujud pemerataan pembangunan.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Keerom Bambang Mujiono mengatakan jika dokumen sudah lengkap maka pihaknya siap untuk mengawal. Selain itu ada sejumlah regulasi yang harus kami dasari dalam mendorong aspirasi ini sehingga proses pemekaran daerah otonom baru, Kabupaten Yaffi bisa terwujud.
“Kami akan mendorong proses pemekaran ini, karena dari sisi dukungan telah didukung sejumlah regulasi yang tak bisa terbantahkan oleh siapapun, hanya saja dari sisi persiapan anggaran yang mensuport tim kerja, kita akan sama berkordinasi dengan pimpinan daerah,” kata Bambang.
Menurutnya selain beraudensi dengan DPRD, tim diharapkan juga bisa bertemu dengan bupati, sehingga anggaran pemekaran bisa direalisasikan untuk membiayai semua kegiatan tim kerja.
“Ada sejumlah aturan baru dalam Undang-Undang Otsus plus yang sangat kuat dan dapat menjamin pemekaran. Berjuang mulai hari ini, di atas negeri kamu, untuk kepentingan kamu dan rakyat kamu, DPRD sudah tentu tidak tinggal diam, dewan akan bersama sama mengawal pemekaran Kabupaten Yaffi,” tutupnya. （Nabar）
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
