Gunungkidul, TRIBRATA TV
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite berdampak signifikan terhadap biaya operasional bus sekolah yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran agar layanan transportasi bagi pelajar tetap berjalan.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saat ini mengoperasikan tujuh unit bus sekolah yang melayani ratusan siswa di berbagai wilayah. Seluruh armada tersebut menggunakan BBM non-subsidi, yakni Dexlite, sesuai ketentuan yang melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan operasional pemerintah tertentu.
Harga Dexlite mengalami kenaikan cukup tajam, dari sebelumnya Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter. Lonjakan harga tersebut berdampak langsung pada peningkatan beban anggaran operasional yang sebelumnya mencapai sekitar Rp392 juta per tahun, termasuk biaya bahan bakar, perawatan, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dishub Gunungkidul, Sigit Wijayanto, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah cepat dengan menghitung ulang kebutuhan anggaran operasional menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut.
“Seluruh bus sekolah menggunakan Dexlite karena tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Dengan kenaikan harga ini, tentu berdampak pada biaya operasional yang harus kami keluarkan,” ujar Sigit saat dihubungi, Jumat (24/4/2026).
Ia menegaskan, meskipun terjadi tekanan anggaran, operasional bus sekolah hingga saat ini masih berjalan normal. Dishub berupaya memastikan layanan tetap optimal mengingat program ini menjadi andalan bagi para pelajar, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi umum.
“Untuk sementara operasional tetap berjalan seperti biasa. Namun kami harus menyesuaikan perhitungan anggaran agar layanan ini tidak terganggu di tengah jalan,” katanya.
Menurut Sigit, satu-satunya solusi yang dapat ditempuh saat ini adalah penambahan alokasi anggaran operasional. Tanpa penyesuaian tersebut, dikhawatirkan keberlanjutan program bus sekolah akan terancam.
Di sisi lain, DPRD Gunungkidul menyatakan komitmennya untuk mendukung keberlangsungan program tersebut. Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, mengatakan pihaknya akan memperjuangkan penambahan anggaran dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Program bus sekolah ini sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi pelajar. Kami akan mengupayakan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan agar operasionalnya tetap berjalan,” kata Endang.
Ia menambahkan, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan anggaran dapat terpenuhi tanpa mengganggu pos anggaran lainnya.
Program bus sekolah di Gunungkidul selama ini dinilai membantu mengurangi beban biaya transportasi bagi siswa sekaligus meningkatkan akses pendidikan, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, keberlanjutan layanan ini menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan legislatif di tengah tekanan kenaikan harga BBM non-subsidi.(Didik)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
