Sitaro, TRIBRATA TV
Suasana ruang rapat DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terasa hangat dan penuh harap. Di hadapan para wakil rakyat, Wakil Bupati Heronimus Makainas, SE., MM., berdiri mewakili Bupati Chyntia Ingrid Kalangit dalam lanjutan rapat paripurna tingkat I untuk menyampaikan tanggapan resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dibuka dengan salam dari berbagai keyakinan, Heronimus mengawali sambutannya dengan penuh hormat kepada seluruh peserta rapat, dari pimpinan DPRD hingga para tenaga ahli fraksi dan insan pers yang hadir.
Di tengah ketegangan formalitas legislatif, suasana menjadi lebih cair ketika Heronimus menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan komitmen DPRD. “Berbagai pandangan yang disampaikan menunjukkan semangat bersama untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas keuangan daerah,” ungkapnya, Rabu (23/7/2025).
Kepada Fraksi Partai Perindo, yang tanggapannya dibacakan oleh Yolanda Halim, SE., Heronimus menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang kuat terhadap kelanjutan pembahasan Ranperda ini. Ia menyambut positif apresiasi Perindo atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten.
“Ini bukan hanya angka, tetapi cermin dari kerja keras dan integritas bersama dalam pengelolaan keuangan,” tuturnya dengan suara yang tenang namun penuh makna.
Menanggapi Fraksi Partai Gerakan Restorasi yang disampaikan oleh Heddy Wem Janis, SH, MM., Heronimus menjabarkan sejumlah hal teknis secara rinci. Mulai dari defisit anggaran yang akhirnya tertutupi oleh SiLPA tahun sebelumnya, hingga akumulasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang tengah dalam proses penyelesaian melalui tiga kali sidang TPKD di tahun berjalan.
“Semua langkah itu kami tempuh dengan hati-hati, tetap pada prinsip kehati-hatian fiskal yang bertanggung jawab,” katanya.
Sorotan terkait Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi, dan kewajiban dua BUMD daerah yakni PD Pelayaran dan PDAM, juga dijelaskan secara terbuka. Bahkan Heronimus dengan gamblang menjelaskan perbedaan nilai laba antara laporan rugi/laba dan neraca PDAM, yang kerap menimbulkan tafsir ganda dalam diskusi publik.
“Transparansi adalah fondasi,” tegasnya, sembari mempersilakan bila masih ada pertanyaan lanjutan dari pihak DPRD.
Kepada Fraksi PDIP yang diwakili Maria Badoa, SE., Wakil Bupati menyampaikan tanggapan atas pertanyaan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak mencapai target. Ia mengurai sebab-sebabnya secara manusiawi.
“Letusan Gunung Ruang telah memengaruhi geliat ekonomi di Tagulandang, termasuk retribusi dan pajak. Ini situasi force majeure yang kami hadapi bersama masyarakat,” ujarnya, membangun empati di antara para anggota dewan.
Penjelasan defisit pada laporan operasional (LO) disampaikan secara struktural, menunjukkan bahwa sebagian besar defisit terjadi karena koreksi penyusutan aset tahun sebelumnya serta pengeluaran tak terduga.
Tak lupa, Heronimus membeberkan secara runtut rincian dari Rp21,5 miliar lebih SILPA tahun anggaran 2024. Dari sisa DAK fisik, DAU PPPK hingga Dana Insentif Fiskal, seluruhnya dibuka tanpa pengaburan angka.
Memasuki tanggapan untuk Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Bob Nover Janis, Heronimus kembali menunjukkan sikap terbuka dan kolaboratif. Ia membahas rendahnya realisasi Lain-lain PAD yang Sah secara data dan kebijakan, tanpa mengabaikan realitas teknis.
“Kami tidak ingin hanya menyusun target yang indah di atas kertas. Evaluasi ini menjadi pelajaran berharga,” ucapnya lirih.
Pernyataan Heronimus pun terasa reflektif ketika membahas kelebihan realisasi DAU Murni. Ia menegaskan bahwa pengelolaan kas dan penyesuaian belanja telah dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Di bagian akhir tanggapan, Heronimus mengapresiasi saran agar OPD lebih cermat menganggarkan program yang realistis. Ia pun menjelaskan adanya koreksi penganggaran hibah kepada Kejaksaan Negeri yang semula masuk ke pos belanja modal.
“Ini sudah menjadi catatan BPK dan kami berkomitmen untuk lebih teliti ke depannya,” ungkapnya.
Terkait permintaan penjelasan hukum atas dasar penetapan target pendapatan, Heronimus menegaskan bahwa seluruhnya telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk transfer pusat maupun bagi hasil.
Ia juga merinci komponen SILPA tahun 2024 yang direalisasikan sebesar Rp27,8 miliar, lengkap dengan pos-pos belanja yang relevan dari sisa DAK hingga dana insentif fiskal.
Tak luput, soal tindak lanjut temuan BPK pun ditegaskan. “Kami tidak menghindar. Semua rekomendasi akan kami eksekusi sesuai waktu dan mekanisme yang ditentukan,” ujarnya tegas namun tetap teduh.
Dalam penutupnya, Heronimus tak hanya berbicara sebagai wakil bupati, tetapi sebagai representasi semangat pelayanan yang merangkul semua kritik. Ia menyebut bahwa dinamika pembahasan Ranperda adalah bagian dari demokrasi yang sehat.
“Ruang ini bukan hanya tempat debat, tetapi tempat belajar bersama tentang bagaimana merawat tanggung jawab publik,” katanya, menatap para legislator dengan optimisme.
Ia juga membuka ruang untuk menyempurnakan dokumen Ranperda sesuai masukan yang disampaikan, dengan harapan agar proses selanjutnya berjalan lancar hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah.
Menutup sambutan dengan salam lintas agama dan budaya, Heronimus meninggalkan podium dengan ketulusan. Ruang rapat pun kembali hening sejenak, menyisakan kesan bahwa hari itu, bukan sekadar laporan keuangan yang dijelaskan—tetapi komitmen yang diikrarkan bersama. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
