Medan, TRIBRATA TV
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menggelar workshop di Hotel Grand Aston City Hall, Medan, Selasa (22/4/2024).
Workshop dibuka Deputi Pencegahan, Irjen Pol Dr. Drs. Ricard M.Nainggolan yang dalam sambutannya mengatakan kejahatan narkotika sebagai transnational organized crime yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan transportasi, dan perkembangan ekonomi dunia.
Jaringan sindikat narkotika internasional mempersenjatai diri dengan teknologi yang semakin canggih dan menerapkan organisasi sistem sel yang kian sulit dilacak. Fenomena ini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan bagi negara di seluruh dunia.
“Situasi dan kondisi ini mengharuskan adanya sinergi dan kolaborasi antar negara di seluruh dunia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan lrekursor narkotika (P4GN),” tegasnya.
Mengingat Indonesia dengan karakteristik wilayah lautan terluas di dunia dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara, seperti Malaysia, Filipina, Laut Cina Selatan, Singapura, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini memiliki risiko kejahatan narkotika yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain yang memiliki kondisi geografis berbeda.
“Sebab itu, sebagai upaya melindungi bangsa dan negara dari ancaman narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai leading institution dalam pencegahan dan penanganan permasalahan narkotika di Indonesia terus menjajaki peluang kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung program P4GN,” katanya.
Saat ini diketahui terdapat 54 orang warga negara asing dari Benua Amerika, Benua Eropa, dan Benua Asia yang diamankan oleh BNN pada periode 2021-2023 atas keterlibatannya dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan di Indonesia.
Sedangkan warga negara Indonesia yang terlibat tindak pidana narkotika di luar negeri pada tahun 2021 tercatat terdapat 135 orang, dengan jumlah WNI terbanyak terlibat tindak pidana narkotika di Malaysia.
Berkaitan dengan hal tersebut, pada Februari lalu Kepala BNN RI dengan didampingi oleh Kepala BNN Provinsi yang berada di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia menginisiasi pertemuan dengan Pemerintah Malaysia dan Singapura untuk membahas permasalahan narkotika serta melakukan kerja sama penguatan perbatasan pada masing-masing negara.
Sementara itu dalam lingkup nasional, BNN juga menggencarkan sosialisasi bahaya narkotika dalam rangka memberikan edukasi dan meningkatkan kewaspadaan serta daya tangkal masyarakat di kawasan pesisir dan perbatasan seperti yang akan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, pada 23-24 April 2024.
Berdasarkan survei prevalensi tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tertinggi di Indonesia. Sebanyak kurang lebih 1 juta dari 3,3 juta jiwa penyalahguna narkotika secara nasional berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Secara geografis, Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena berdekatan dengan jalur perdagangan laut internasional dan berbatasan dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar serta berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.
Sebab itu melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), wilayah pesisir barat Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Tanjung Balai, akan menjadi pilot project nasional Kelurahan Bersinar di Indonesia. BNN bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan intervensi program P4GN, mulai dari kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, untuk meningkatkan ketahanan di wilayah rawan tersebut.
Irjen Pol Richard juga mengatakan, upaya Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. BNN berharap kerja sama dengan negara tetangga tidak hanya dilakukan melalui penguatan pengawasan perbatasan tetapi juga melalui penyebarluasan informasi secara masif.
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
