Medan, TRIBRATA TV
Tokoh pemuda Edi Brasmana mempertanyakan proses restorative justice (RJ) yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan pada tersangka kasus penipuan dan pemalsuan dokumen institusi negara. Kasus ini menyeret Ketua LSM Corruption Indonesia Functionary Observation Reign (CIFOR), Roby Haris.
Sebelumnya Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban menjelaskan proses RJ telah dilakukan, karena kedua belah pihak telah sepakat berdamai.
“Sudah RJ itu, bos. Dalam penyidikan, RJ diperbolehkan karena kedua belah pihak sepakat damai,” ujar Janton kepada wartawan, pada Senin (13/1/2025) lalu.
Namun, langkah cepat Polres Pelabuhan Belawan melakukan perdamaian ini dinilai terlalu prematur oleh Edi Brasmana. Ia mempertanyakan pihak yang menjadi objek kesepakatan damai dalam proses tersebut.
“Saya mempertanyakan langkah RJ yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan ini. RJ dilakukan dengan pihak mana? Apakah korban yang dirugikan ratusan juta, atau pihak dokumen institusi negara (KSOP) yang dipalsukan?” kata mantan Ketua Koti PP Kota Medan ini, Senin (20/1/2025).
Edi juga meminta Polres Pelabuhan Belawan untuk tidak mengabaikan dugaan keterlibatan Roby Haris dalam kasus ini. Menurutnya, kemungkinan ada skandal besar dibalik pemalsuan dokumen tersebut.
“Saya mendorong Polres Pelabuhan Belawan untuk segera mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal pemalsuan dokumen ini. Siapa saja yang terlibat harus diusut,” tegasnya.
Selain itu, Edi mendesak Kementrian Perhubungan dan Kepala KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) untuk segera menyikapi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Roby Haris, yang kini telah menghirup udara bebas.
“Saya juga ingin menekankan, apakah KSOP sudah melaporkan pemalsuan dokumen ini kepada pihak kepolisian? Sebab pelaku kini sudah berkeluyuran bebas,” ujarnya.
Edi Brasmana berharap kasus ini dapat diusut hingga tuntas, agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum di wilayah tersebut.
“Saya berharap para penegak hukum bisa mengambil langkah tegas untuk meyelesaikan kasus ini, hingga tuntas dan terang benderang,” pungkasnya.
Terpisah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I membenarkan terkait kedatangan Ketua LSM Corruption Indonesia Functionary Observation Reign (CIFOR), Roby Haris, pada 8 November 2024.
“Iya benar bang, mereka datang untuk diskusi dan melakukan konsultasi terkait persaingan-persaingan usaha dan sinergi BUMN,” ujar Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas, pada Sabtu (18/1/2025).
Namun, persoalan hukum yang menyeret Roby Haris terkait kasus penipuan dan pemalsuan dokumen, tidak menjadi konsen Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
“Kalau terkait masalah kasus penipuan dan pemalsuan dokumen, saya pernah baca di berita media. Namun karena tidak terkait dengan persaingan usaha, jadi tidak menjadi konsen saya,” papar Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas.
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
