Sitaro, TRIBRATA TV
Tim Stamarena Mabes Polri tiba di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Rabu, 21 Januari 2026. Kedatangan tim ini menjadi bagian dari langkah percepatan penanganan pascabencana sekaligus kajian relokasi pembangunan kembali Markas Komando (Mako) Polres Kepulauan Sitaro.
Rombongan Tim Stamarena Mabes Polri didampingi Kapolres Kepulauan Sitaro, AKBP Iwan Permadi, SE, dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, SE, di Pelabuhan Ulu Siau.
Penyambutan berlangsung sederhana namun penuh makna, menandai sinergi antara Polri dan pemerintah daerah.
Kehadiran Tim Stamarena Mabes Polri di wilayah kepulauan ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan berorientasi pada keselamatan serta pelayanan masyarakat.
Agenda pertama yang dilakukan tim adalah meninjau lokasi perencanaan pembangunan kembali Mako Polres Kepulauan Sitaro di kawasan Pelabuhan Sawang, Kecamatan Siau Timur Selatan (Sitimsel). Lokasi ini menjadi salah satu alternatif utama yang diusulkan.
Setelah itu, tim melanjutkan peninjauan ke Kampung Balirangen, Sitimsel, yang juga dipertimbangkan sebagai lokasi relokasi Mako Polres. Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah menjadi fokus utama pengamatan.
Tidak hanya meninjau lokasi baru, Tim Stamarena Mabes Polri juga melihat secara langsung kondisi terkini Mako Polres Kepulauan Sitaro di Paseng, Kecamatan Siau Barat, yang terdampak banjir bandang. Peninjauan ini memberikan gambaran nyata risiko yang dihadapi jika bangunan lama dipertahankan.
Tim Stamarena Mabes Polri yang hadir antara lain Komisaris Besar Polisi (KBP) Heru A, IPTU Angtoni, PENDA I Ratno, serta perwakilan dari Polda Sulawesi Utara, AKBP Ali Hassan. Kehadiran lintas unsur ini memperkuat kajian yang dilakukan.
KBP Heru A menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung lokasi terdampak bencana sekaligus menyiapkan percepatan penanganan, termasuk rencana relokasi pembangunan Polres.
“Kami dari Mabes Polri datang ke lokasi terdampak bencana terkait dengan percepatan penanganan bencana ini.
Selain itu, kami juga melihat rencana relokasi pembangunan Polres. Hasil survei hari ini akan kami sajikan kepada pimpinan,” ujar KBP Heru.
Ia menambahkan, terdapat dua titik lokasi yang akan dikaji lebih lanjut.
“Perkembangannya dan kajian-kajian yang akan kami pelajari nanti akan disampaikan, mana yang paling tepat menjadi lokasi relokasi,” katanya.
Dari sudut pandang pelayanan publik, muncul pertanyaan terkait jarak lokasi Balirangen maupun Sawang yang dinilai cukup jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam kajian tim.
Menanggapi hal tersebut, KBP Heru menegaskan bahwa tujuan Polri adalah mendekatkan diri kepada masyarakat. Namun, pertimbangan keamanan dan risiko bencana juga tidak bisa diabaikan. “Pelayanan kepolisian tetap kami laksanakan melalui polsek terdekat atau nantinya dibuat ruang pelayanan publik di kota,” jelasnya.
Aspirasi masyarakat pun menjadi bagian dari bahan kajian. Berdasarkan survei kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, nelayan, dan warga, sebagian menyampaikan kekhawatiran jika relokasi dilakukan di Kampung Balirangen karena jaraknya yang cukup jauh.
“Masukan dari masyarakat itu akan kami pertimbangkan dan kami sajikan kepada pimpinan kami, terkait letak dan lokasi pembangunan yang akan dilakukan oleh Mabes Polri,” tegas KBP Heru.
Terkait isu adanya permasalahan lahan dengan warga, KBP Heru menyampaikan bahwa aspek administrasi menjadi syarat utama sebelum pembangunan dilakukan. “Administrasi harus lengkap dulu. Setelah itu barulah pembangunan dapat dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, sebelum kedatangan rombongan Mabes Polri, Wakil Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, SE, telah menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap menyambut dan mendampingi tim dalam rangka relokasi Mako Polres.
“Hari ini kita bersama-sama menjemput tim dari Mabes Polri sehubungan dengan relokasi Makopolres Kepulauan Sitaro. Ada beberapa alternatif yang nantinya akan diserahkan kepada penilaian Mabes Polri,” kata Heronimus.
Ia menjelaskan bahwa Pelabuhan Sawang menjadi salah satu rujukan utama. Selain itu, terdapat opsi lain seperti Gedung IKM yang sebelumnya sempat ditinjau Kapolda Sulawesi Utara.
Menurut Heronimus, semua alternatif harus dikaji secara matang. “Ini pelayanan publik, sehingga perlu pendekatan institusional agar rakyat tidak dipersulit dalam mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Wakil Bupati menegaskan bahwa prioritas pemerintah daerah adalah memastikan pelayanan publik dapat berjalan cepat dan efektif, meskipun lokasi Polres nantinya direlokasi.
“Pemerintah Daerah secara prinsip akan mendukung sepenuhnya relokasi Mapolres Kepulauan Sitaro. Soal teknis analisis adalah domain Polri, dan apa yang ditetapkan Polri akan menjadi tanggung jawab kami untuk menyiapkan administrasi,” tegas Heronimus.
Kapolres Kepulauan Sitaro, AKBP Iwan Permadi, SE, menutup dengan menyatakan bahwa pihaknya hanya mendampingi Tim Mabes Polri dalam menyajikan lokasi-lokasi yang diusulkan. “Apa pun yang diputuskan Mabes Polri, kami akan mengikuti,” ujarnya, menandai komitmen bersama demi keamanan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sitaro.
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
