Sitaro, TRIBRATA TV
Kehadiran Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Heronimus Makainas, dalam kegiatan strategis di Hotel Luwansa Manado menjadi penanda kuat komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis kerakyatan.
Kegiatan bertajuk “Optimalisasi Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Mendorong Ekonomi Daerah” ini berlangsung pada Kamis, 16 April 2026, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor keuangan dan pemerintahan.
Forum tersebut secara khusus menyoroti implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam suasana yang penuh semangat kolaboratif, para peserta berdiskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan.
Wakil Bupati Heronimus Makainas dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Sitaro.
“Pemerintah daerah sangat mendukung setiap upaya yang mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM,” ujarnya dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa keberadaan regulasi seperti POJK Nomor 18 Tahun 2025 harus benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan, bukan sekadar menjadi aturan administratif.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sangat penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif.
Dari sudut pandang lembaga keuangan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran strategis mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Perwakilan perbankan menilai bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan UMKM dan kemampuan lembaga keuangan dalam menjangkau mereka secara efektif.
Oleh karena itu, diperlukan inovasi layanan keuangan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.
Sementara itu, dari perspektif pelaku UMKM, kemudahan akses pembiayaan menjadi harapan besar untuk mengembangkan usaha mereka ke tingkat yang lebih tinggi.
“Selama ini, banyak pelaku usaha kecil yang terkendala syarat administrasi dan jaminan,” ungkap salah satu peserta diskusi.
Kegiatan ini juga membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Tidak hanya itu, forum ini turut mendorong peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat agar lebih memahami produk dan layanan keuangan yang tersedia.
Dari sisi kebijakan, implementasi POJK ini diharapkan mampu mempercepat inklusi keuangan sekaligus memperkuat daya saing UMKM di tingkat nasional.
Wakil Bupati Sitaro menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menjadi fasilitator dalam menjembatani kebutuhan UMKM dengan lembaga pembiayaan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaku UMKM di Sitaro memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” katanya.
Dengan semangat kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin kuat dan berkelanjutan, dengan UMKM sebagai motor penggeraknya. (Jemi Lahutung)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
