Jakarta, TRIBRATA TV
Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (Grib Jaya) menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
Ribuan kader dipastikan akan turun ke jalan untuk mendesak lembaga antirasuah menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menyeret pejabat di Sumatera Utara hingga jaringan yang disebut sebagai “Blok Medan”.
Ketua Umum Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal, menegaskan pihaknya tidak ingin KPK berhenti pada penangkapan aktor teknis semata. Menurutnya, penyidik KPK harus berani mengungkap dalang utama yang berada di balik praktik rasuah yang merugikan negara.
“Kami tidak ingin KPK hanya menangkap pion. Dalang intelektual korupsi Sumut harus dibongkar, termasuk dugaan keterlibatan ‘Blok Medan’ yang selama ini disebut-sebut berada di balik berbagai kasus besar,” ujar Hercules dalam keterangannya, dikutip dari Poskota dan Disway.
Salah satu sorotan Grib Jaya adalah kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Juni 2025.
Organisasi ini menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada level kepala dinas, melainkan juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pimpinan Pemprov Sumut.
Selain itu, mereka turut mendesak KPK mendalami dugaan keterhubungan antara kasus-kasus di Sumut dengan skandal korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (AGK). Nama “Blok Medan” disebut-sebut dalam jaringan kasus tersebut, dan Grib Jaya meminta KPK tidak ragu untuk membongkar secara terang benderang.
Hercules menegaskan, aksi yang akan dilakukan Grib Jaya bukanlah gerakan sekali jalan. Pihaknya berkomitmen menggelar aksi berjilid-jilid hingga tuntutan agar keadilan ditegakkan benar-benar dipenuhi.
“Kami akan terus turun sampai KPK benar-benar membuktikan diri sebagai lembaga pemberantas korupsi yang berani menyentuh siapa pun, tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi Grib Jaya tersebut maupun desakan agar penyelidikan diperluas ke level aktor intelektual. (red)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
