Luwu Timur, TRIBRATA TV
Ketua Umum Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI),
Arham La Palellung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah tegas mengingatkan dan menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD agar tidak menggunakan atau menyalahgunakan pokok-pokok pikiran (Pokir) dalam proses penyusunan APBD.
“Langkah ini merupakan upaya penting untuk menutup celah praktik transaksional yang selama ini kerap memboncengi proses penganggaran di daerah,” katanya, Minggu (10/8/2025).
Namun, apresiasi saja tidak cukup. Ia menegaskan kepada para anggota DPRD di seluruh daerah bahwa Pokir bukanlah celengan politik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu.
“Pokir adalah amanah konstitusi yang seharusnya lahir dari hasil reses, serap aspirasi rakyat, dan harus kembali ke rakyat dalam bentuk program dan kebijakan yang bermanfaat,” tambahnya.
Penyalahgunaan Pokir sama saja mengkhianati mandat rakyat dan merampas hak publik untuk mendapatkan pelayanan serta pembangunan yang merata. Kami mengingatkan, era keterbukaan informasi publik saat ini membuat setiap penyimpangan dapat dengan cepat terungkap oleh media, masyarakat sipil, maupun aparat penegak hukum.
Secara khusus, AMJI RI menyoroti wilayah Luwu Raya, meliputi Kota Palopo, Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu, Luwu Timur agar menghindari praktik penyalahgunaan Pokir. Para anggota DPRD di wilayah ini diingatkan untuk menghentikan segala manuver yang berpotensi menodai integritas jabatan, karena publik di Luwu Raya kini semakin kritis dan memiliki akses luas untuk melaporkan dugaan penyimpangan ke KPK maupun media nasional.
AMJI-RI akan terus mengawal isu ini secara kritis melalui jaringan media yang kami miliki, baik di pusat maupun daerah. Kami mendukung penuh langkah KPK dan siap menjadi mitra strategis dalam pengawasan publik, agar Pokir kembali pada marwahnya sebagai instrumen demokrasi, bukan sebagai sumber bancakan politik.
Sementara KPK menyatakan Pokir itu legal, tapi banyak diselewengkan. “Kami menerima banyak laporan soal permintaan fee, pengondisian pemenang proyek, hingga intervensi langsung ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Ini yang harus dihentikan,” tegas Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/7/2025). (Mulyadi)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
