DED Jaringan Intra Pemerintah Diskominfo Ketapang Senilai Rp225 Juta Disorot

- Editorial Team

Jumat, 10 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketapang, TRIBRATA TV

Detail Engineering Design (DED) Jaringan Intra Pemerintah yang dilaksanakan Diskominfo Ketapang kembali disorot. Pasalnya proyek senilai Rp225.000.000 yang bersumber APBD Perubahan Tahun anggaran 2024 ini sangat tidak transparan dan belum dirasakan manfaatnya secara signifikan.

Rahmi S.T M.T seorang konsultan di Pontianak menyatakan DED Diskominfo tersebut mubazir dan terkesan memaksakan penghamburan keuangan negara.

“Anggaran 225 juta untuk sebuah pekerjaan kecil DED Jaringan Intra Pemerintah di lingkup Pemda Ketapang, itu sangat tidak masuk akal. Rp100 juta atau Rp150 juta itu sudah maksimal untuk penyusunan DED skala kecil demikian. Apa tidak ada ” permainan” dalam pekerjaan ini ya?,” tanya Rahmi dengan senyum.

BACA JUGA  Kecelakaan Kerja Berulang, Menguji Nyali Pengawas Tenaga Kerja Periksa PT KBS

Bukan tidak mungkin biasanya pengguna anggaran hanya memakai nama perusahan dari luar dan dikerjakan secara swakelola oleh “orang dalam”.

Perusahaan cukup mendapatkan fee administrasi 3 % – 4 % saja, tambah Rahmi lagi.

Item DED Jaringan Intra Pemerintah, yang merupakan salah satu bagian dari 26 paket pengadaan barang jasa di Diskominfo Ketapang awalnya disorot oleh Suryadi, aktivis LSM Peduli Kayong Ketapang

BACA JUGA  Mengurai Kisruh Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit PT MKS Ketapang

“26 PBJ di Diskominfo senilai Rp5.069.598.691 sangat rawan penyimpangan. Apalagi waktu APBD Perubahan waktunya sangat singkat yaitu bulan Oktober hingga Desember saja,” ujar Suryadi.

Untuk itu, Herman salah seorang tokoh masyarakat Ketapang mendesak aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun kejaksaan untuk memeriksa Pengguna Anggaran di Diskominfo Ketapang karena dinilai telah dengan sengaja menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Aksi APH sangat kami tunggu, apalagi Pemerintahan Prabowo saat ini sangat mengedepankan clean Goverment and good goverment,” ujar Herman lagi.

BACA JUGA  Pemkab Ketapang Didesak Selesaikan Proyek Mangkrak

—————————————

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.

Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online

Berita Lainnya

Percepat Pembangunan Perbatasan, Kodam Tanjungpura Gelar Karya Bakti Skala Besar 2026
Meriahkan HUT Kubu Raya, Murid TK Pembina 2 Berpakaian Adat
SPBU 63.785.001 Balai Batang Ketat dalam Aturan Penjualan BBM
BP3MI Kalimantan Barat Fasilitasi Pemulangan dan Pendampingan PMI Asal Sanggau
Pangdam XII/Tpr dan Kapolda Komitmen Jaga Kondusifitas Wilayah
Terima Aduan Masyarakat, Polsek Tayan Hulu Beri Peringatan Tegas pada Pelaku PETI
Sapu Bersih, Empat Prajurit Yonif TP 833/Bumi Daranante Raih Medali Emas di Lomba Tinju Besantak Series
Cegah Karhutla Meluas, Polsek Noyan Cek 8 Titik Hotspot di Sejumlah Desa

Berita Lainnya

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:30 WIB

Percepat Pembangunan Perbatasan, Kodam Tanjungpura Gelar Karya Bakti Skala Besar 2026

Sabtu, 18 Juli 2026 - 16:08 WIB

Meriahkan HUT Kubu Raya, Murid TK Pembina 2 Berpakaian Adat

Sabtu, 18 Juli 2026 - 12:14 WIB

SPBU 63.785.001 Balai Batang Ketat dalam Aturan Penjualan BBM

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:20 WIB

BP3MI Kalimantan Barat Fasilitasi Pemulangan dan Pendampingan PMI Asal Sanggau

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:08 WIB

Pangdam XII/Tpr dan Kapolda Komitmen Jaga Kondusifitas Wilayah

Berita Terbaru