Simeulue, TRIBRATA TV
Seiring dengan berjalannya waktu, masa jabatan DPD HIMNI Propinsi Aceh berakhir hingga dilakukannya Musda ke II pada Sabtu 3 Desember 2022 di Sekretariat DPD HIMNI Propinsi Aceh dan diikuti pengurus DPP secara virtual.
Dari hasil Musda yang dihadiri para Ketua DPC HIMNI se Propinsi Aceh, Ketua terpilih masih dipercayakan pada Herman Ndaha M.A. untuk memimpin HIMNi kembali untuk periode 2023-2027. Selain Ketua DPD juga ikut serta struktur kepengurusan DPD HIMNI Aceh.
Sebelumnya ada beberapa DPC di Aceh yang juga habis masa jabatan kepengurusannya termasuk Kabupaten Simeulue.
Menanggapi hal tersebut akan dilanjutkan dengan Muscab DPC. Salah seorang tokoh masyarakat Nias Yang ada di Kabupaten Simeulue D.Harefa kepada TRIBRATA TV, Senin (5/12/2022) di kedai Kopi Edy Bees mengucapkan selamatpada ketua terpilih. “Semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk memimpin HIMNI di Aceh hingga akhir periode,”katanya.
Ia juga menitip pesan penting pada Ketua DPD terpilih dan jajarannya,jika ada tindak-lanjut dan langkah langkah program dalam melaksanakan Muscab di seluruh Aceh, ia berharap agar turun dan melihat langsung pelaksanaan Muscab termasuk di Kabupaten Simeulue.
Pasalnya ia merasa heran dan kaget, ketika mengikuti group WA HIMNI Simeulue yang didalamnya ada beberapa hal yang dibahas dan menjadi pembicaraan hangat.
Ia menambahkan kehadiran Ketua DPD HIMNI sangat penting di Kabupaten Simeulue. Kehadiran Ketua DPD saat Muscab, bisa meluruskan dan memberikan pencerahan pemahaman yang lebih lengkap pada seluruh anggota organisasi ini.
“HIMNI adalah organisasi berskala nasional, sudah teruji dan diakui keberadaannya sehingga jika ada suatu hal yang belum terselesaikan ditingkat DPC, ada DPD dan tidak puas dengan penjelasan dari DPD, ada DPP tempat kita meminta pendapat, petunjuk dan bukan saling menuding atau menjatuhkan bahkan menyudutkan seseorang,” katanya.
Dia meneruskan semua yang dibahas didalam group WA HIMNI Simeulue saat ini tidak seharusnya terjadi, group itu dijadikan tempat dan sarana untuk berdebat.
Pensiunan Polri ini yang juga Ketua Penasehat HIMNI Simeulue berharap apa bmasalah dalam HIMNI bisa selesai di internal dan jangan berlarut larut. “Bisa-bisa menjadi pemicu perpecahan kesatuan dan persahabatan bahkan perkumpulan HIMNI jika dibiarkan atau didiamkan,” bebernya.
Perlu saya tegaskan, masalah keuangan dan kekayaan organisasi, silahkan ditelaah AD/ART, disana jelas. Jika dibutuhkan pusat bisa mengambil alih dengan menurunkan tim audit untuk mengetahui keuangan dan harta HIMNI selama ini. Jadi gak perlu kita ngoceh dan membangun sebuah opini yang bisa memicu kehancuran perpecahan dalam wadah organisasi, tegasnya.
Menurutnya sejak selesai rapat dari Kesbang Polmas, group tersebut sibuk dengan mengumpulkan uang hingga juta rupiah untuk mengurus akte notaris, sedangkan SK kepengurusan belum ada dan belum diturunkan dari DPP.
“Apa Kesbagpolmas bisa mengeluarkan SKT jika SK kepengurusan tidak ada?,” tanyanya.
Senada, seorang tokoh yang juga ada dalam grup WA HIMNI Simeulue mengaku tidak mau berkomentar dalam group tersebut. Ia malu group WA itu bukanlah tempat berdebat dan bukan tempat membahas masalah internal pengurus.
Pantauan TRIBRATA TV, dari percakapan yang dikirim seseorang yang tidak mau ditampilkan namanya melalui pesan WA, ada beberapa poin hal sensitif terkait keuangan, kekayaan, juga kelayakan menjadi anggota atau pengurus. (M.zeb)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
