Pematang Siantar, TRIBRATA TV
Puluhan korban investasi bodong dengan terlapor FS yang merupakan oknum anggota DPRD Kota Pematang Siantar melakukan aksi demo di tiga lokasi yakni, Kejaksaan Negeri, Polres Pematang Siantar dan DPRD Kota Pematang Siantar, Senin (05/09/2022).
Pantauan TRIBRATA TV, kelompok massa tersebut membawa spanduk berisi berbagai tulisan. Misalnya,”Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumut ada FS di Kota Pematang Siantar”, 56 Miliar itu bukan uang FS tetapi yang para korban”,Ibu Mega,Pak Rafidin Simbolon tolong bantu bayarkan kewajiban kader mu FS”.
Massa meminta APH segera bertindak. Sebab korban mengaku telah melaporkan kasus itu 1 tahun 8 bulan belum ada kejelasan dari APH.
“Kami meminta kepada Kapolres dalam tenggang waktu 3×24 jam menyerahkan berkas perkara atas nama terlapor Feri SP Sinamo kepada Kejari dengan menetapkan status hukum terlapor dan menyita aset dari hasil dugaan tindak pidana,”ucap koordinator aksi dengan lantang.
Dugaan penipuan investasi bodong bermoduskan investasi dengan bunga bervariasi dari 3%-5%. Investasi bodong ini terkuak setelah anggota partai PDIP Kota Pematang Siantar itu tidak melakukan pembayaran bunga investasi seperti yang dijanjikan.
“Total kerugian seluruhnya ada Rp56 miliar yang berasal dari 126 anggota yang berinvestasi atas bujuk rayu terlapor,”kata Gokma Sagala, pengacara korban.
Lanjutnya, para korban juga telah membuat gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Siantar. Dalam putusan PN Siantar menyatakan agar FS segera membayar uang korban dalam 14 hari setelah putusan. Tapi putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan FS.
Sementara itu, Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando usai menerima korban investasi bodong mengatakan, pihaknya telah menemukan peristiwa pidana.
“Tapi kami pun memerlukan proses gelar dengan kejaksaan. Hasil gelar ini nanti kita tentunya sampaikan dalam bentuk SPDP kepada pihak terlapor atau pun korban,”tuturnya.
Fernando memastikan penanganan kasus investasi bodong tersebut akan dilakukan secara profesional. (Joe)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
