Pamekasan, TRIBRATA TV
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan kelompok Cipayung plus (PMII,GMNI dan IMM) se Kabupaten Pamekasan, Madura,Jawa timur berunjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (14/4/2022).
Massa aksi langsung ditemui Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman yang menerima aspirasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax yang sebelumnya Rp9 ribu perliter menjadi Rp12.500.
Juga kenaikan Pajak Pertambahan nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11% serta kenaikan harga minyak goreng.
Taufiqur Rahman, Ketua GMNI mengaku lucu melihat situasi Indonesia karena negara yang memiliki perkebunan sawit terbesar di dunia namun tidak mampu memenuhi kebutuhan minyak goteng masyarakatnya.
Hal ini diindikasikan adanya mafia mafia minyak goreng yang mengekspor ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih mahal, tegasnya saat orasi.
Pihaknya minta DPRD Pamekasan mendesak eksekutif untuk segera merealisasikan sebagian APBD untuk mensubsidi kebutuhan minyak goreng beberapa bulan ke depan.
Terkait kenaikan BBM, peserta aksi dalam tuntutannya juga meminta DPRD segera mengambil langkah. Sebab, pihaknya khawatir kenaikan pertamax tersebut berdampak kepada kuota BBM jenis pertalite.
Karena pada umumnya masyarakat sekarang lebih memilih beli pertalite ketimbang pertamax karena harga masih terjangkau dan itu membuat stok pertalite cepat habis sehingga masyarakat dipaksa membeli pertamax.
“Kami membawa solusi yaitu DPRD segera mengusul ke Pemkab Pamekasan untuk menerapkan peraturan yang sudah diterapkan untuk pembelian bio solar, konsumen harus menyertakan kartu identitas dalam pembeliannya jadi nanti jelas siapa yang pantas dan berhak menggunakan pertalite dan pertamax”, paparnya dihadapan Ketua DPRD Pamekasan.
Sementara Fathorrahman mengatakan yang berkaitan dengan isu nasional akan disampaikan ke Jakarta tapi yang berkaitan dengan isu lokal akan segera diusulkan langsung kepada Bupati Pamekasan.
Permintaan subsidi minyak goreng dan usulan penerapan BBM pertamax dan pertalite tentu harus dirembukkan dengan pihak-pihak terkait.
Pasalnya hal tersebut tidak bisa disikapi sendiri.
“Kami siap untuk menyampaikan kepada Bupati karena nanti akan bertemu langsung di Pendopo dan akan kami sampaikan mengenai jawaban Bupati”, ucap Fathorrahman. (Saleh-Yadi)
