Paluta, TRIBRATA TV
Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Kejari Paluta) menetapkan mantan Kepala Desa Janji Manahan Gul, Kecamatan Dolok, Kabupaten Paluta sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa (DD) tahun anggaran 2018-2020.
“Samsul Efendi Dongoran kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kajari Paluta nomor: Tap-373/L.2.34/Fd.1/02/2022,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Paluta, Hendrik Dolok Tambunan SH didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Johannes Pasaribu SH kepada sejumlah wartawan di kantor Kejari Paluta, Jum’at (25/2/2022).
Menurutnya total kerugian negara dari beberapa program kegiatan dan fisik yang tidak dilaksanakan yang bersumber dari DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun 2018 hingga 2020 sebesar Rp586.802.361.
Tahun 2018 sebesar Rp64.028.700, tahun 2019 sebesar Rp105.278.715 dan pada tahun 2020 sebesar Rp417.495.646,” kata Hendrik merincikan.
Ia menyebutkan, pasal yang dikenakan terhadap eks kades tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya,” ujarnya.
Hendrik menjelaskan, sebelumnya Kejari Paluta sudah memeriksa beberapa saksi dan menyita barang bukti berupa dokumen dan surat pertanggung jawaban (SPJ), dan pihaknya juga sudah melakukan pemanggilan terhadap mantan kepala desa ini sebanyak tiga kali sebagai saksi. Namun yang bersangkutan tidak pernah hadir atau kooperatif.
“Untuk itu, diminta kepada Samsul Efendi Dongoran untuk datang ke kantor Kejari Paluta baik itu sendirian maupun didampingi kuasa hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, Hendrik mengungkapkan, dalam penanganan kasus ini pihaknya tidak hanya berfokus kepada hukuman badan.
“Tetapi, kita juga akan mencari keberadaan aset-aset tersangka untuk dilakukan penyitaan sebagai upaya pengembalian kerugian negara,” ujarnya. (ML.Harahap)
