Ambon, TRIBRATA TV
Ribuan massa aksi dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Senin (1/9/2025). Aksi ini berlangsung tertib dan aman, dimulai dengan titik kumpul di dua lokasi berbeda, yakni depan Hotel Cantika Ambon dan kawasan bawah Jembatan Merah Putih (JMP), kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Polda Maluku.
Aksi kali ini tidak hanya menyoroti isu-isu lokal di Maluku, tetapi juga mengangkat berbagai isu nasional yang dianggap mencederai keadilan sosial, termasuk kenaikan tunjangan DPR RI dan tindakan represif aparat yang telah merenggut nyawa massa aksi di Jakarta dan beberapa daerah lain. Massa juga menyinggung kasus tragis pengemudi ojek online yang tewas akibat terlindas kendaraan taktis Brimob di tengah aksi demonstrasi.
Salah satu orator mengungkapkan mahasiswa memilih cara-cara damai agar aspirasi mereka tidak lagi dicap sebagai aksi anarkis.
“Kami tidak menggunakan sound system besar karena sejak awal gerakan mahasiswa di Ambon sudah dituding sebagai gerakan anarkis. Padahal, satu-satunya yang menjarah adalah negara — pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegas seorang orator.
Dalam orasi lain, massa juga mempertanyakan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Kawan-kawan, masih percayakah kalian pada Polri?” Sontak massa menjawab serempak: “TIDAK!” Pertanyaan itu diulang tiga kali, disusul dengan seruan lantang: “Jika tidak lagi percaya, maka hanya ada satu jalan: REVOLUSI!”
TONTON VIDEONYA:
Sorotan Isu Lokal: Dugaan Perampasan Lahan
Selain isu nasional, massa aksi juga menyoroti persoalan agraria dan dugaan perampasan lahan adat di kawasan tambang Maluku. Mereka menuding aparat kerap menjadi “backing” perusahaan tambang dan menindas masyarakat adat yang mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka.
“Tanah adat yang dirampas tak bisa diganti. Fasilitas umum bisa dibangun kembali, tapi tanah leluhur tak tergantikan,” ujar salah satu orator.
Massa juga mendesak pembebasan dua warga adat di Kecamatan Gaya, Maluku Tengah, yang hingga kini status hukumnya masih belum jelas.
Pakta Integritas: Komitmen Perubahan
Momen penting dalam aksi ini adalah penandatanganan Pakta Integritas antara Polda Maluku dan Aliansi Rakyat Maluku. Pakta tersebut memuat komitmen untuk:
– Menghentikan tindakan represif terhadap aksi damai.
– Menjamin transparansi penegakan hukum.
– Mengevaluasi praktik ilegal di wilayah tambang.
– Menolak kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis lingkungan.
Langkah ini diapresiasi massa aksi sebagai wujud keterbukaan Polri dan komitmen menuju transformasi institusi kepolisian yang lebih humanis dan profesional.
Dorongan Reformasi Rekrutmen Polri
Dalam tuntutan lainnya, massa menyerukan reformasi sistem rekrutmen Bintara Polri. Mereka mengusulkan agar syarat pendidikan minimal Sarjana dengan masa pendidikan 3-4 tahun, agar aparat yang dihasilkan memiliki integritas moral dan mental yang matang.
“Pendidikan enam bulan hanya menghasilkan aparat yang rawan represif saat menghadapi rakyat,” seru massa aksi.
Dialog Terbuka dengan Kapolda Maluku
Kapolda Maluku secara terbuka menemui massa aksi di halaman markas Polda dan menerima langsung dokumen tuntutan.
“Terima kasih adik-adik mahasiswa Aliansi Cipayung Plus yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Kami akan menindaklanjutinya sesuai prosedur,” ujar Kapolda Maluku.
Usai penyampaian aspirasi di Polda, massa aksi melanjutkan long march ke Gedung DPRD Provinsi Maluku. Mereka berharap wakil rakyat ikut mengawal dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa, terutama isu agraria, kriminalisasi masyarakat adat, dan penindakan aparat represif.
Catatan Redaksi
Aksi damai ini menjadi bukti mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberlangsungan ruang hidup masyarakat adat.
Penandatanganan Pakta Integritas antara Polda Maluku dan Aliansi Rakyat Maluku diharapkan menjadi langkah awal membangun kepercayaan publik dan reformasi kepolisian yang berpihak kepada rakyat. (M. Marasabessy)
—————————————
“Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan atau berita berisi sanggahan dan atau koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/ berita dimaksud dapat dikirimkan melalui kontak redaksi kami”.
Bergabung dengan SALURAN WA untuk dapatkan berita-berita terbaru TRIBRATA TV Online
